Australia Resmi Akui Palestina: Dunia Kaget, Israel Kena Tekanan Baru!
- australia
Australia membuat langkah bersejarah dengan mengumumkan pengakuan resmi terhadap negara Palestina pada Minggu, 21 September 2025. Keputusan ini tidak hanya menegaskan posisi Australia dalam mendukung perdamaian di Timur Tengah, tetapi juga mempertegas komitmen negara tersebut terhadap penerapan solusi dua negara yang sudah lama diperjuangkan.
Perdana Menteri Anthony Albanese bersama Menteri Luar Negeri Penny Wong menyampaikan pernyataan resmi mereka. Dalam pidato itu, keduanya menegaskan bahwa langkah ini mencerminkan konsistensi Australia dalam mendukung jalan diplomasi.
“Pengakuan hari ini menunjukkan komitmen jangka panjang Australia terhadap solusi dua negara, yang kami yakini sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian dan keamanan abadi bagi rakyat Israel maupun Palestina,” ujar Albanese, dikutip dari CNN.
Dukungan dengan Syarat Ketat
Meski diwarnai harapan besar, dukungan Australia bukan tanpa catatan. Pemerintah di Canberra menetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh Otoritas Palestina agar hubungan diplomatik dapat berjalan lancar.
Pertama, Presiden Otoritas Palestina diminta untuk menegaskan kembali pengakuannya atas hak Israel untuk tetap eksis sebagai negara berdaulat. Langkah ini dianggap krusial guna menjaga keseimbangan di tengah konflik yang belum menemukan titik akhir.
Kedua, Palestina diminta menunjukkan komitmen nyata melalui penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis. Tidak hanya itu, reformasi besar di berbagai sektor juga menjadi sorotan, terutama di bidang keuangan, tata kelola pemerintahan, dan sistem pendidikan.
Pernyataan resmi pemerintah Australia bahkan menegaskan adanya janji langsung dari Presiden Otoritas Palestina kepada Canberra untuk menjalankan reformasi tersebut. Dengan demikian, pengakuan Australia bukan hanya simbolis, melainkan juga mengandung tuntutan nyata bagi Palestina agar memperkuat institusi negaranya.
Hamas Tidak Boleh Ikut Campur
Selain menekankan pentingnya pemilu dan reformasi, Australia juga menyampaikan syarat lain yang cukup tegas. Canberra menegaskan bahwa Hamas tidak boleh memiliki peran dalam pemerintahan Palestina pasca-pemilu nanti.
Syarat ini dianggap sebagai langkah strategis untuk mencegah terjadinya eskalasi konflik baru. Australia menilai bahwa keberadaan Hamas dalam struktur pemerintahan akan menyulitkan upaya diplomasi dan bisa merusak kredibilitas Palestina di mata dunia internasional.
