Kabar Bahagia dari Pemerintah! BLT Rp300 Ribu Siap Dicairkan, Begini Cara Cek Penerimanya
- lifehack
Kabar baik datang bagi jutaan masyarakat Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan akan menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) sebesar Rp300.000 per bulan kepada 35 juta lebih keluarga penerima manfaat (KPM). Bantuan tambahan ini merupakan bagian dari Program Perlindungan Sosial Tahun 2025 yang menjadi kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga daya beli masyarakat menjelang akhir tahun.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa penyaluran BLTS akan dimulai bulan ini dan berlangsung selama tiga bulan, yakni Oktober, November, dan Desember 2025. Program ini diharapkan bisa menjadi penopang ekonomi rumah tangga di tengah ketidakpastian ekonomi global.
“Tambahan BLTS ini di luar bantuan reguler yang selama ini sudah kami salurkan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan program sembako kepada 20,88 juta KPM,” kata Gus Ipul dalam keterangan resminya, Minggu (19/10/2025).
Menjangkau 35 Juta Keluarga, Sentuh 140 Juta Jiwa
Bantuan sebesar Rp300 ribu per bulan itu akan menjangkau total 35,04 juta keluarga di seluruh Indonesia. Jika dihitung dengan rata-rata empat anggota per keluarga—ayah, ibu, dan dua anak—maka program ini diperkirakan menyentuh hingga 140 juta jiwa.
Selain untuk meringankan beban hidup masyarakat berpenghasilan rendah, BLTS juga menjadi bentuk nyata komitmen pemerintah dalam memastikan tidak ada keluarga miskin yang tertinggal dari perlindungan sosial.
Total dana yang digelontorkan untuk program tambahan ini mencapai Rp31,542 triliun. Dengan demikian, total anggaran bantuan perlindungan sosial yang disalurkan Kemensos sepanjang 2025 mencapai Rp110,718 triliun. Angka fantastis ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memperkuat jaring pengaman sosial nasional.
Rincian Penyaluran Bantuan Sosial 2025
Berdasarkan data dari Kemensos, rincian penyaluran bantuan sosial tahun 2025 adalah sebagai berikut:
Penerima PKH Murni: 398.714 KPM dengan total bantuan Rp2,8 juta per tahun, atau senilai Rp1,116 triliun.
Penerima Sembako Murni: 8.675.797 KPM dengan total bantuan Rp2,4 juta per tahun, setara Rp20,822 triliun.
Penerima PKH dan Sembako: 9.601.286 KPM, masing-masing mendapatkan Rp5,2 juta per tahun dengan total Rp49,927 triliun.
Penerima Penebalan Juni–Juli 2025: 18.277.083 KPM dengan bantuan Rp400.000 per keluarga, total Rp7,311 triliun.
Penerima Stimulus Ekonomi (Oktober–Desember 2025): 35.046.783 KPM dengan total bantuan Rp900.000 per keluarga selama tiga bulan, setara Rp31,542 triliun.
Dengan semua skema bantuan tersebut, total anggaran perlindungan sosial nasional pada tahun ini mencapai Rp110,718 triliun.
Fokus pada Keluarga Miskin di Desil 1–4
Menurut Gus Ipul, penerima BLTS merupakan keluarga miskin yang tercatat dalam desil 1 hingga 4 pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Dari total 35 juta lebih penerima, sekitar 20,88 juta KPM merupakan penerima bantuan penebalan, sementara 14,15 juta lainnya merupakan penerima baru.
Data penerima bantuan mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk triwulan pertama tahun 2025. Sementara untuk triwulan kedua hingga keempat, data akan mengacu pada DTSEN yang diperbarui setiap tiga bulan.
Pemutakhiran data ini dilakukan agar bantuan sosial benar-benar tepat sasaran. Pemerintah juga melakukan pemadanan data lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kementerian Keuangan.
“Pendataan ini penting agar tidak ada penerima ganda atau keluarga yang seharusnya berhak justru tidak mendapatkan bantuan,” tegas Gus Ipul.
Penyaluran Dimulai Bertahap
Kemensos memastikan bahwa penyaluran bantuan untuk triwulan keempat tahun 2025 sudah dimulai sejak pertengahan Oktober dan akan berlangsung hingga dua pekan ke depan. Dana akan disalurkan melalui mekanisme yang sama seperti bantuan reguler sebelumnya, baik melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) maupun kantor pos bagi keluarga di daerah terpencil.
Untuk mempermudah masyarakat, Kemensos juga menyiapkan layanan pengecekan status penerima bansos secara daring melalui situs resmi dan aplikasi Cek Bansos. Masyarakat hanya perlu memasukkan NIK dan alamat domisili untuk mengetahui apakah mereka termasuk penerima BLTS Rp300.000 tersebut.
Dukung Stabilitas Ekonomi Nasional
Program BLTS tambahan ini juga merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ancaman perlambatan ekonomi global. Dengan meningkatkan daya beli masyarakat lapisan bawah, diharapkan roda ekonomi domestik tetap bergerak dan konsumsi rumah tangga tetap terjaga.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Purbaya Yudhi Sadewa juga menegaskan bahwa tambahan BLT sebesar Rp30 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih aman. “Kita punya ruang fiskal yang kuat. Kita kaya kok, jadi bantuan ini tidak akan membebani keuangan negara,” ujarnya.
Pemerintah Dorong Efektivitas dan Transparansi
Selain memastikan penyaluran berjalan lancar, Kemensos juga memperkuat sistem pengawasan. Gus Ipul menyebut, pengawasan dilakukan melalui pelibatan pemerintah daerah, aparat desa, hingga masyarakat untuk memastikan bantuan diterima oleh pihak yang benar-benar membutuhkan.
Ia menambahkan, penerima yang terbukti tidak memenuhi syarat akan segera dikeluarkan dari daftar penerima pada pembaruan data berikutnya. Pemerintah berkomitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap penyaluran bansos.
Harapan Akhir Tahun
Dengan cairnya BLTS Rp300.000 per bulan ini, pemerintah berharap masyarakat dapat sedikit bernapas lega menghadapi kebutuhan menjelang akhir tahun. Selain membantu konsumsi rumah tangga, program ini juga diharapkan dapat menekan angka kemiskinan dan ketimpangan sosial di Tanah Air.
“Semoga bantuan ini bisa benar-benar bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan dan mampu menjaga semangat solidaritas sosial di antara kita semua,” tutup Gus Ipul.
Bantuan sosial tambahan ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah terus berupaya hadir di tengah masyarakat, memastikan kesejahteraan rakyat tetap menjadi prioritas utama di tengah tantangan ekonomi yang kian dinamis.
