Kenapa Pengambil-alihan Saham BCA oleh Negara Jadi Kontroversi Panas? Simak Penjelasannya!

Gadget – Pembahasan tentang wacana pengambilalihan paksa 51% saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) oleh negara kembali menjadi sorotan. Ide ini, yang digaungkan oleh beberapa tokoh, telah menarik perhatian luas dari publik maupun kalangan investor pasar modal. BBCA dikenal sebagai salah satu bank swasta terbesar di Indonesia dengan kinerja kuat di sektor perbankan. Hal ini membuat wacana pengambilalihan menjadi isu sensitif yang memicu berbagai reaksi.

Kritik dari Peneliti Ekonomi CSIS

Peneliti Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Riandy Laksono, memberikan pandangan berbeda terhadap wacana ini. Ia menilai bahwa ide pengambilalihan saham BCA oleh negara tidak relevan dan sebaiknya tidak dilakukan.

Riandy menekankan pentingnya persaingan yang sehat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. "Kalau semua bank dikuasai pemerintah, maka persaingan yang sehat itu tidak akan terjadi," jelasnya saat ditemui di kantornya pada Senin, 18 Agustus 2025.

Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa kinerja dan layanan BCA yang dinilai baik telah memacu bank-bank lain untuk terus meningkatkan performanya. Situasi ini memberikan manfaat langsung bagi konsumen melalui penawaran produk dan layanan yang lebih kompetitif serta meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

Namun, Riandy juga memahami alasan mengapa ada dorongan agar negara mengambil alih saham BCA demi mempercepat peningkatan penerimaan negara. Namun, ia meyakini bahwa langkah tersebut justru dapat mengganggu iklim persaingan usaha yang sehat dan merugikan stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

Sejarah Wacana Pengambilalihan Saham BCA

Halaman Selanjutnya

Wacana pengambilalihan saham BCA bukanlah hal baru. Gagasan ini pertama kali digaungkan oleh Ketua Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Keuangan Negara (LPEKN), Sasmito Hadinegoro. Wacana tersebut kemudian mendapat dukungan dari beberapa partai politik, termasuk PKB.