Kenapa Pengambil-alihan Saham BCA oleh Negara Jadi Kontroversi Panas? Simak Penjelasannya!

Wacana pengambilalihan saham BCA bukanlah hal baru. Gagasan ini pertama kali digaungkan oleh Ketua Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Keuangan Negara (LPEKN), Sasmito Hadinegoro. Wacana tersebut kemudian mendapat dukungan dari beberapa partai politik, termasuk PKB.

Dukungan politik disampaikan oleh Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi Teknologi DPP PKB, Ahmad Iman Syukri. Menurutnya, partai yang dipimpin Muhaimin Iskandar setuju agar saham BCA segera diambil alih oleh negara.

Sejarah mencatat, wacana ini erat kaitannya dengan krisis ekonomi 1998 dan program Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Saat itu, pemerintah akhirnya melepas 51% saham BCA pada era kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri.

Saran Alternatif dari CSIS

Alih-alih fokus pada pengambilalihan saham perbankan, Riandy menyarankan agar pemerintah lebih serius merancang program pembangunan yang tepat sasaran. Ia menilai masih banyak anggaran yang bisa dialokasikan untuk hal-hal lain yang lebih mendesak.

Kritik juga ditujukan pada program makan bergizi gratis (MBG) yang dianggarkan Rp 335 triliun pada tahun depan. Riandy mempertanyakan urgensi program tersebut dan menganggap pemerintah perlu melakukan rasionalisasi anggaran di sektor lain agar prioritas penggunaan anggaran lebih efektif.

Harapan untuk Kebijakan yang Lebih Bijak

Halaman Selanjutnya

Harapan ke depan, kata Riandy, adalah agar pemerintah bisa lebih bijak dalam menentukan prioritas kebijakan. Menurutnya, stabilitas ekonomi justru akan lebih terjaga bila negara fokus pada kebijakan strategis daripada mengusulkan pengambilalihan saham swasta.