Setelah Viral diSidak Dedi Mulyadi, Aqua Rilis 5 Poin Penting yang Belum Diketahui Publik

Aqua
Sumber :
  • Aqua

“Pengambilan air dilakukan di bawah ambang batas aman dan tidak menyebabkan instabilitas tanah.” 

Rekaman CCTV Ungkap Sisi Gelap Sahara dalam Perseteruan Panjang dengan Yai Min!

Lebih jauh, perusahaan menegaskan komitmennya terhadap water stewardship melalui program “Water Replenishment”:

  • Sejak 2016, Aqua telah mengembalikan 115% air yang diambil ke alam dan masyarakat.
  • Program berbasis Daerah Aliran Sungai (DAS) telah menanam lebih dari 2,5 juta pohon secara nasional.
  • Membangun 2.300+ sumur resapan dan 12.000 rorak (lubang resapan) untuk meningkatkan imbuhan air tanah.
  • Melibatkan petani, komunitas lokal, dan LSM dalam pengelolaan ekosistem air.
10 Mesin Cuci Front Loading Terbaik Juni 2025: Cuci Lebih Efisien, Hemat, dan Stylish!

Respons terhadap Keluhan Warga: Dialog, Bukan Konfrontasi

Salah satu momen paling menyentuh dalam video Dedi Mulyadi adalah saat warga Subang secara kompak mengatakan tidak pernah mendapat manfaat dari keberadaan pabrik Aqua.

Kemarahan KDM Saat Acara Warga Diganggu Suporter Persikas: Prioritaskan Rakyat!

Menanggapi hal ini, Aqua tidak membantah, tetapi menjelaskan bahwa perusahaan telah menjalankan program pemberdayaan masyarakat, termasuk:

  • Pelatihan pertanian berkelanjutan
  • Bantuan infrastruktur air bersih
  • Program sanitasi dan edukasi lingkungan

Namun, Aqua mengakui perlunya evaluasi dan perbaikan komunikasi dengan masyarakat lokal. Perusahaan menyatakan kesiapannya untuk memperkuat kemitraan dengan pemerintah daerah dan warga guna memastikan manfaat ekonomi dan sosial benar-benar dirasakan.

Konteks Lebih Luas: Antara Bisnis, Regulasi, dan Hak Atas Air

Polemik Aqua bukan hanya soal satu pabrik—melainkan cerminan dari tensi global antara hak korporasi atas sumber daya alam dan hak masyarakat atas air bersih.

Di Indonesia, air tanah dalam termasuk sumber daya strategis negara yang pengelolaannya diatur ketat. Namun, implementasi di lapangan seringkali menimbulkan kecurigaan, terutama ketika perusahaan multinasional terlibat.

DPR RI bahkan menyatakan ada potensi pelanggaran HAM jika pengambilan air mengganggu akses warga. Ini menunjukkan bahwa isu Aqua bukan sekadar teknis, tapi juga politik, hukum, dan etika.

Kesimpulan: Transparansi Harus Ditingkatkan, Tapi Tuduhan Perlu Data

Aqua telah memberikan penjelasan ilmiah, regulasi, dan lingkungan yang komprehensif. Namun, kepercayaan publik tidak hanya dibangun dari data—tapi juga dari keterbukaan, empati, dan keadilan sosial.

Di sisi lain, kritik seperti yang disampaikan Dedi Mulyadi penting untuk mendorong akuntabilitas korporasi. Yang dibutuhkan bukan konfrontasi, tapi kolaborasi berbasis data dan dialog inklusif.

Halaman Selanjutnya
img_title