DK PBB Setujui Pengiriman Pasukan Perdamaian ke Gaza, Dunia Sambut Harapan Baru
- UN
Dewan Keamanan PBB akhirnya mengambil langkah besar yang dinantikan dunia. Dalam pemungutan suara yang digelar Senin (17/11/2025) waktu New York, lembaga internasional itu resmi mengesahkan resolusi pengiriman pasukan perdamaian atau Pasukan Stabilisasi Internasional ke Gaza. Keputusan tersebut langsung menjadi sorotan global karena dapat membuka jalan baru bagi stabilitas kawasan yang telah lama dilanda konflik.
Hasil voting menunjukkan 13 negara anggota mendukung resolusi, sementara dua negara, termasuk Rusia, memilih abstain. Menariknya, tidak ada satu pun anggota Dewan Keamanan yang menolak. Dengan hasil itu, resolusi yang diajukan Amerika Serikat melenggang mulus menuju pengesahan.
Meski fokus utama resolusi ini adalah penempatan pasukan penjaga perdamaian, dokumen tersebut juga menyisipkan bahasa diplomatis yang menandai awal pembahasan mengenai pembentukan negara Palestina. Hal ini membuat banyak pengamat menilai keputusan ini bukan hanya tentang stabilisasi keamanan, tetapi juga babak baru politik Timur Tengah.
AS Sebut Resolusi Sebagai Cetak Biru Perdamaian
Duta Besar AS untuk PBB, Mike Waltz, menyampaikan apresiasi terbuka kepada seluruh anggota Dewan Keamanan. Ia menilai resolusi ini sebagai “cetak biru berani dan pragmatis” yang dianggap mampu membuka peluang perdamaian jangka panjang.
Sebelum voting berlangsung, Waltz menguraikan bahwa resolusi ini merupakan kelanjutan dari 20 poin rencana perdamaian Gaza yang pernah disampaikan Presiden Donald Trump. Selain itu, keberhasilan lahirnya resolusi ini juga merupakan buah diplomasi panjang dengan sejumlah negara kunci, seperti Indonesia, Turki, Mesir, Qatar, Pakistan, dan Arab Saudi.
Menurut Waltz, momentum ini menjadi bukti bahwa upaya diplomatik lintas negara masih relevan dan mampu menghasilkan keputusan penting untuk kawasan yang rentan konflik.
Tugas Besar Pasukan Perdamaian Internasional
Berdasarkan isi resolusi, Pasukan Stabilisasi Internasional akan segera dikerahkan di bawah komando terpadu. Pasukan ini akan diisi oleh sejumlah negara, termasuk negara mayoritas Muslim seperti Indonesia dan Azerbaijan. Kehadiran mereka bukan sekadar simbol, tetapi akan menjalankan sejumlah tugas strategis.
Tugas utama mereka mencakup mengamankan wilayah Gaza, mengawasi proses demiliterisasi, serta memberikan perlindungan bagi warga sipil. Selain itu, mereka juga bertugas memastikan bantuan kemanusiaan mencapai warga Gaza melalui koridor-koridor aman yang telah disiapkan.
