Rehabilitasi Ira Puspadewi Tuai Kontroversi, Benarkah Langgar Prosedur Hukum?

Dampak Luas: Pesan kepada BUMN dan Dunia Usaha

Keputusan ini dikirimkan sebagai sinyal kuat kepada seluruh manajemen BUMN dan pelaku usaha:

“Tidak semua kegagalan investasi adalah korupsi.”

Dengan rehabilitasi ini, pemerintah secara tidak langsung mengakui bahwa risiko bisnis harus dibedakan dari niat jahat atau penyalahgunaan wewenang. Ini bisa mendorong lebih banyak inisiatif strategis dari BUMN tanpa takut dikriminalisasi.

Namun, hal ini juga menimbulkan tantangan: bagaimana memastikan bahwa rehabilitasi tidak menjadi ‘jalan pintas’ bagi pejabat yang benar-benar korup? Karena itu, transparansi dalam proses pertimbangan keputusan Presiden menjadi krusial.

Kesimpulan: Antara Hak Prerogatif dan Tanggung Jawab Konstitusional

Rehabilitasi yang diberikan Presiden Prabowo kepada Ira Puspadewi dan dua mantan pejabat ASDP memang sah secara hukum. Namun, waktunya yang dini sebelum proses hukum selesai membuka ruang untuk spekulasi dan kekhawatiran akan politisasi hukum.

Sebagaimana diingatkan oleh para ahli, hak prerogatif bukanlah hak absolut. Ia harus digunakan dengan hati-hati, proporsional, dan berdasarkan pertimbangan hukum yang matang, bukan tekanan politik atau popularitas sesaat.

Di tengah upaya membangun negara hukum yang kuat, langkah seperti ini harus diimbangi dengan mekanisme akuntabilitas dan transparansi agar keadilan tidak hanya ditegakkan, tetapi juga terlihat ditegakkan oleh seluruh rakyat Indonesia.