Saat Materi Mens Rea Dilaporkan, Legalitas Bukti Rekaman Pandji Pragiwaksono Diperdebatkan
- Mens Rea Pandji Pragiwaksono
Gadget – Perhatian publik terhadap laporan terhadap Pandji Pragiwaksono kini bergeser. Bukan lagi semata soal isi materi Mens Rea, melainkan pada satu pertanyaan krusial: seberapa sah bukti yang digunakan dalam pelaporan tersebut.
Laporan ke Polda Metro Jaya dipicu oleh materi pertunjukan Mens Rea yang ditayangkan di platform berbayar. Di titik inilah perdebatan muncul, karena sebagian bukti yang diserahkan berupa rekaman tayangan tersebut.
Pelapor mendaftarkan laporan dengan tudingan penghasutan dan penistaan agama. Bersamaan dengan itu, tiga jenis barang bukti diserahkan kepada penyidik untuk ditelaah lebih lanjut.
Barang bukti yang diterima meliputi:
Flashdisk berisi rekaman pertunjukan Mens Rea
Cetakan tangkapan layar cuplikan tayangan
Dokumen rilis aksi dari pihak pelapor
Daftar ini terlihat sederhana, namun implikasinya tidak sesederhana itu.
Ketika Rekaman Berbayar Dipersoalkan
Sorotan utama tertuju pada rekaman pertunjukan yang berasal dari platform streaming berbayar. Sejumlah akademikus hukum menilai sumber perolehan rekaman tersebut perlu diuji secara serius.
Tayangan berbayar dilindungi hak cipta dan memiliki mekanisme proteksi. Jika rekaman diperoleh melalui pengunduhan atau perekaman tanpa izin, maka muncul potensi pelanggaran hukum yang justru bisa melemahkan posisi pelapor.
Pandangan ini menekankan satu prinsip penting. Alat bukti tidak hanya dinilai dari isinya, tetapi juga dari cara perolehannya. Bukti yang didapat dengan cara melawan hukum berisiko kehilangan validitas di persidangan.
Namun, ada catatan lain yang turut memperkaya diskusi. Bukti yang bermasalah secara awal masih bisa digunakan jika diperoleh langsung atas permintaan otoritas negara dalam konteks penyidikan. Dalam kondisi tersebut, kewajiban penyerahan berlaku bagi pihak yang menguasai data.
Tuduhan dan Klarifikasi Organisasi
Di luar soal bukti, pelapor menilai materi Mens Rea telah mencemarkan nama baik dua organisasi Islam besar. Tuduhan itu dikaitkan dengan narasi konsesi tambang dan politik praktis yang dianggap merendahkan.
Namun klaim tersebut tidak berjalan satu arah. Kedua organisasi induk yang disebut justru memberikan bantahan terbuka.
Pernyataan yang disampaikan menegaskan bahwa nama kelompok yang digunakan pelapor tidak tercatat dalam struktur resmi organisasi masing-masing. Dengan demikian, laporan tersebut tidak dianggap mewakili sikap institusi.
