Niat Memenjarakan Pandji, Pelapor Kini Dihantui Ancaman Pidana Pembajakan 10 Tahun

Rabu, 14 Januari 2026 - 07:00 WIB

Oleh :

Ahmad Munif

Sumber :

VOI.ID

Gadget – Perbincangan soal kasus hukum yang menyeret Pandji Pragiwaksono kembali menguat, tetapi bukan karena materi komedi yang ia bawakan. Fokus publik kini beralih ke sesuatu yang jauh lebih teknis, sekaligus krusial. Barang bukti.

Barang Bukti yang Menjadi Titik Awal Polemik

Ketika Perhatian Publik Berpindah Arah

Alih-alih meredakan situasi, keberadaan flashdisk ini justru memperluas medan perdebatan. Warganet mulai meninggalkan substansi laporan dan beralih ke prosesnya.

Komentar bernada sinis hingga kritis bermunculan. Banyak yang menilai bahwa pelapor tanpa sadar justru bisa berada di posisi rentan. Bukannya memperkuat laporan, barang bukti tersebut dianggap berpotensi menjadi bumerang.

Polemik ini memperlihatkan satu hal penting. Di era digital, cara memperoleh bukti tidak bisa dilepaskan dari aturan hukum yang mengikat platform dan konten digital.

Pakar Hukum: Cara Memperoleh Bukti Sangat Menentukan

Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar melihat persoalan ini sebagai isu serius. Menurutnya, alat bukti yang diperoleh dengan cara melawan hukum atau tanpa izin berpotensi tidak memiliki kekuatan pembuktian.

Ia menegaskan bahwa hukum pidana tidak hanya menilai apa yang dijadikan bukti, tetapi juga bagaimana bukti itu diperoleh. Jika prosesnya cacat, maka nilai buktinya bisa gugur.

Dalam konteks ini, konten Netflix berada di bawah hak eksklusif pemilik platform. Pengambilan tanpa izin, meskipun untuk kepentingan pelaporan, tetap bisa dianggap melawan hukum.

Pandangan ini menempatkan flashdisk tersebut pada posisi yang rawan. Ia bisa saja diterima secara administratif, tetapi dipersoalkan secara substansial.

Polisi Dinilai Punya Jalur Resmi yang Lebih Aman

Menurut Fickar, sebenarnya ada cara yang lebih aman dan sah bagi penyidik untuk memperoleh barang bukti. Aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk meminta langsung materi yang dibutuhkan dari sumber resmi.

Dalam proses pidana, penyitaan dapat dilakukan sepanjang mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Artinya, penyidik tidak harus bergantung pada rekaman yang berpotensi ilegal.

Pandangan ini memperkuat kesan bahwa persoalan utama bukan pada ketiadaan bukti, melainkan pada pilihan cara memperoleh bukti tersebut.

Risiko Nyata: Laporan Bisa Dihentikan

Implikasi dari persoalan ini tidak main-main. Fickar menyebut laporan pidana yang bergantung pada barang bukti ilegal berpotensi dihentikan.

Pernyataan ini membuka kemungkinan bahwa kasus Pandji bisa berhenti bukan karena substansinya lemah, tetapi karena fondasi pembuktiannya bermasalah.

Meski demikian, ia juga menegaskan bahwa pintu hukum belum sepenuhnya tertutup. Jika penyidik menemukan bukti sah dan signifikan dari sumber resmi, perkara tetap dapat dilanjutkan.

Ia mengingatkan bahwa dugaan tindak pidana dalam kasus ini bukan delik aduan. Artinya, aparat penegak hukum memiliki ruang untuk melanjutkan proses jika unsur pidana terpenuhi.

Ketika Pelapor Justru Terancam Masalah Hukum

Di sisi lain, polemik ini membuka kemungkinan risiko hukum baru. Jika rekaman konten Netflix dilakukan tanpa izin, pihak pemilik hak cipta memiliki dasar hukum untuk mengambil langkah hukum.

Pembajakan konten digital diatur secara tegas dalam Undang-Undang Hak Cipta. Ancaman pidana dan denda yang diatur tidak kecil, terutama jika pelanggaran dianggap memiliki unsur tertentu.

Selain itu, aturan perfilman juga mengatur sanksi terhadap penyalinan dan peredaran film tanpa izin. Dengan demikian, barang bukti yang dimaksudkan untuk memperkuat laporan justru bisa memunculkan perkara lain.

Situasi ini membuat posisi pelapor menjadi sorotan. Publik mulai melihat bahwa risiko hukum tidak hanya berada di satu sisi.

Bagaimana Laporan terhadap Pandji Bermula

Laporan terhadap Pandji Pragiwaksono bermula setelah Mens Rea tayang di Netflix pada 1 Januari 2026. Materi tersebut kemudian dilaporkan oleh pihak yang mengatasnamakan kelompok tertentu dengan dugaan pencemaran nama baik dan pelanggaran terhadap agama dan kepercayaan.

Laporan itu tercatat secara resmi di Polda Metro Jaya. Namun, tidak lama setelahnya, muncul bantahan dari pengurus organisasi induk yang menyatakan bahwa pelaporan tersebut bukan sikap resmi.

Bantahan ini menambah lapisan kompleksitas pada perkara yang sejak awal sudah sensitif. Identitas pelapor, legitimasi laporan, hingga dasar hukumnya kini sama-sama dipertanyakan.

Kasus yang Menguji Lebih dari Sekadar Materi Komedi

Kasus Pandji kini tidak lagi berdiri sebagai perdebatan soal humor dan batasannya. Ia berkembang menjadi cermin tentang bagaimana hukum berhadapan dengan konten digital, hak cipta, dan proses pembuktian.

Flashdisk kecil itu menjadi simbol persoalan yang lebih besar. Bahwa dalam proses hukum, substansi dan prosedur tidak bisa dipisahkan.

Di tengah sorotan publik yang terus menguat, satu hal menjadi semakin jelas. Dalam perkara hukum modern, cara memperoleh bukti bisa sama menentukan dengan isi bukti itu sendiri. Jika fondasinya rapuh, seluruh bangunan perkara bisa ikut goyah.