Gebrakan Gubernur Jabar KDM: Proyek Asal Jadi Tak Akan Dibayar Penuh, Jawa Barat Pasang Standar Keras

Proyek Asal Jadi Tak Akan Dibayar Penuh, Dedi Mulyadi Pasang Standar Keras di Jawa Barat
Sumber :
  • Pemprov Jabar

Gadget – Kualitas proyek infrastruktur kembali menjadi pembicaraan di Jawa Barat, bukan karena rencana pembangunan baru, melainkan karena sikap tegas pemerintah daerah terhadap hasil pekerjaan yang dinilai tidak sepadan dengan anggaran.

Debat Sengit dengan Dedi Mulyadi Bikin Aura Cinta Viral, Ternyata Lebih dari Sekedar Pelajar

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa proyek pembangunan tahun anggaran 2025 tidak otomatis dibayar penuh meski dananya sudah tersedia. Penentuan pembayaran sepenuhnya bergantung pada kualitas nyata pekerjaan di lapangan.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyiapkan dana Rp621 miliar untuk melunasi sisa tagihan proyek. Namun pencairan dana tersebut baru akan dilakukan setelah audit lapangan memastikan hasil pembangunan memenuhi standar yang ditetapkan.

Apple Dominasi Pasar Smartphone 2025: Raih 20% Pangsa Global

Dalam proses audit tersebut, kualitas pekerjaan menjadi faktor penentu utama. Pemprov Jabar mengelompokkan hasil proyek berdasarkan tingkat mutu sebagai dasar pembayaran.

Kategori penilaian hasil pekerjaan:

Resmi: Google Gemini Akan Mendukung Transformasi Besar Siri Apple
  • Sangat baik

  • Baik

  • Kurang baik

Proyek yang masuk kategori kurang baik dipastikan tidak akan menerima pembayaran secara penuh. Pemerintah daerah menegaskan tidak ada ruang kompromi untuk pekerjaan yang dilakukan secara asal-asalan.

Kebijakan ini juga dikaitkan dengan tanggung jawab penggunaan dana publik. Dana pelunasan proyek bersumber dari Dana Alokasi Umum serta penerimaan pajak kendaraan bermotor yang dibayarkan masyarakat setiap hari ke kas daerah.

Dedi Mulyadi turut mengajak masyarakat ikut berperan dalam pengawasan. Warga Jawa Barat dipersilakan menyampaikan kritik dan laporan terkait kualitas proyek di lingkungan masing-masing melalui media sosial, agar kontrol tidak hanya berasal dari internal pemerintah.

Langkah tegas ini muncul setelah kondisi keuangan Pemprov Jabar sempat menjadi sorotan. Pada akhir tahun anggaran sebelumnya, saldo kas daerah tercatat sangat minim dan memicu penundaan pembayaran proyek bernilai ratusan miliar rupiah.

Melalui audit ketat dan keterlibatan publik, Pemprov Jawa Barat menempatkan kualitas sebagai prioritas. Pembangunan tetap berjalan, tetapi hanya proyek yang benar-benar layak yang akan dibayar sepenuhnya.

Dapatkan informasi terbaru seputar Gadget, Anime, Game, Tech dan Berita lainnya setiap hari melalui social media Gadget VIVA. Ikuti kami di :
Instagram@gadgetvivacoid
FacebookGadget VIVA.co.id
X (Twitter)@gadgetvivacoid
Whatsapp ChannelGadget VIVA
Google NewsGadget