Afrika Selatan Usir Diplomat Israel Usai Hina Presiden di Medsos

Situasi diplomatik antara Afrika Selatan dan Israel kembali memanas. Pemerintah Afrika Selatan secara resmi mengusir Kuasa Usaha Israel di Pretoria, Ariel Seidman, pada Jumat, 30 Januari 2026. Keputusan tersebut sekaligus menegaskan sikap tegas Pretoria terhadap pelanggaran etika diplomatik yang dinilai sudah melampaui batas.

Seidman dinyatakan sebagai persona non grata dan diberi tenggat waktu 72 jam untuk meninggalkan wilayah Afrika Selatan. Artinya, sejak keputusan itu diumumkan, keberadaan diplomat tersebut tidak lagi diakui dan tidak diinginkan oleh pemerintah setempat.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Afrika Selatan, Chrispin Phiri, menjelaskan bahwa langkah ini diambil setelah mempertimbangkan berbagai pelanggaran serius yang dilakukan oleh Seidman. Menurut Phiri, tindakan sang diplomat bukan sekadar kesalahan pribadi, melainkan telah menjadi tantangan langsung terhadap kedaulatan negara.

“Langkah tegas ini menyusul serangkaian pelanggaran norma dan praktik diplomatik yang tidak bisa diterima, serta merupakan tantangan langsung terhadap kedaulatan Afrika Selatan,” ujar Phiri dalam pernyataan resminya yang dikutip media internasional.

Salah satu pelanggaran paling disorot adalah penggunaan akun media sosial resmi Israel untuk menghina Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa. Tak hanya sekali, Seidman disebut melakukan hinaan tersebut secara berulang. Akibatnya, tindakan itu dinilai mencederai etika diplomatik dan merusak hubungan antarnegara yang seharusnya dijaga dengan penuh kehormatan.

Selain itu, Seidman juga dituding sengaja mengabaikan prosedur diplomatik yang berlaku. Ia tidak melaporkan kunjungan pejabat senior Israel kepada Kementerian Luar Negeri Afrika Selatan. Padahal, pelaporan semacam itu merupakan kewajiban dasar dalam praktik hubungan internasional.

Kementerian Luar Negeri Afrika Selatan menegaskan bahwa perilaku Seidman termasuk penyalahgunaan berat hak-hak istimewa diplomatik. Lebih jauh lagi, tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran mendasar terhadap Konvensi Wina, yang menjadi landasan utama hubungan diplomatik antarnegara di dunia.

“Mereka secara sistematis merusak kepercayaan dan protokol penting dalam hubungan bilateral,” lanjut Phiri. Pernyataan ini memperlihatkan betapa seriusnya pemerintah Afrika Selatan memandang persoalan tersebut.

Meski demikian, Afrika Selatan menegaskan bahwa langkah pengusiran ini tidak dimaksudkan untuk menutup pintu diplomasi sepenuhnya. Pemerintah Pretoria justru mendesak Israel agar mengirimkan diplomat pengganti yang menghormati kedaulatan negara tuan rumah serta memegang teguh prinsip-prinsip keterlibatan internasional yang telah disepakati bersama.

Ketegangan antara Afrika Selatan dan Israel sebenarnya bukan hal baru. Pada 2023 lalu, Kementerian Luar Negeri Afrika Selatan juga sempat memanggil Duta Besar Israel saat itu, Eliav Belotsercovsky. Pemanggilan tersebut berkaitan dengan pernyataan sang duta besar yang dianggap meremehkan pihak-pihak yang bersuara menentang serangan militer Israel ke Gaza.

Pernyataan tersebut menuai kecaman luas di Afrika Selatan, negara yang selama ini dikenal vokal dalam membela hak-hak rakyat Palestina. Sikap politik luar negeri Afrika Selatan memang cenderung konsisten mendukung perjuangan kemanusiaan dan menentang segala bentuk penjajahan serta kekerasan terhadap warga sipil.

Puncak dari ketegangan itu terjadi pada Desember 2023, ketika Afrika Selatan secara resmi melaporkan Israel ke Mahkamah Internasional atau International Court of Justice (ICJ). Dalam gugatan tersebut, Israel dituduh melanggar kewajibannya berdasarkan Konvensi Genosida terkait operasi militernya di Gaza.

Langkah hukum tersebut menjadikan Afrika Selatan sebagai salah satu negara yang paling lantang membawa isu Palestina ke ranah hukum internasional. Sejak saat itu, hubungan diplomatik kedua negara terus berada dalam sorotan global.

Pengusiran Ariel Seidman pun dinilai banyak pihak sebagai kelanjutan dari sikap tegas Afrika Selatan dalam menjaga martabat negara sekaligus konsistensi kebijakan luar negerinya. Di sisi lain, keputusan ini juga berpotensi memperlebar jarak diplomatik antara Pretoria dan Tel Aviv dalam waktu dekat.

Namun demikian, para pengamat menilai masih terbuka ruang dialog jika kedua pihak memilih jalur diplomasi yang lebih menghormati norma dan etika internasional. Ke depan, dunia internasional akan terus memantau bagaimana dinamika hubungan Afrika Selatan dan Israel berkembang setelah insiden ini.