Terbongkar! 9 Produk Makanan Ini Berlabel Halal tapi Mengandung Babi

Gadget – Sembilan produk makanan olahan dinyatakan mengandung babi meskipun beberapa di antaranya telah mengantongi sertifikasi halal.

Temuan itu dirilis Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada 21 April 2025.

Menurut Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan, temuan ini bermula dari uji acak laboratorium terhadap sejumlah makanan olahan yang beredar di pasaran.

Hasilnya, terdapat kandungan DNA dan/atau peptida spesifik porcine pada 11 batch dari sembilan produk berbeda. “Pengujian dilakukan untuk parameter DNA dan peptida babi, dan terbukti positif,” kata Ahmad, dikutip dari tvonenews.com.

Yang mengejutkan, tujuh dari sembilan produk tersebut telah bersertifikat halal. Dua sisanya memang tidak memiliki sertifikasi.

Namun keseluruhannya menggunakan desain kemasan dan bahasa pemasaran yang lazim diasosiasikan dengan produk halal.

Daftar produk yang diumumkan mencakup merek-merek populer seperti:

Beberapa di antaranya dijual secara luas di toko retail dan e-commerce nasional. “Semuanya sudah kami tarik dari peredaran,” ujar Ahmad dalam keterangan yang sama.

BPJPH menyatakan telah memanggil produsen terkait untuk klarifikasi lebih lanjut. Selain penarikan, mereka tengah menyiapkan sanksi administratif dan langkah evaluasi ulang terhadap sistem sertifikasi yang digunakan.

Batas Tipis Antara Sertifikasi dan Kepercayaan

Kasus ini bukan pertama kalinya label halal dipertanyakan. Dalam beberapa tahun terakhir, tantangan pengawasan terhadap rantai produksi makanan olahan—terutama produk impor dan bermerek luar negeri—semakin kompleks.

Ketika label halal tidak lagi memberi jaminan utuh atas isi produk, pertanyaannya kembali pada sistem: bagaimana sertifikasi dilakukan? Sejauh mana pemantauan lapangan terhadap praktik produsen berlangsung?

BPJPH menyatakan akan memperkuat koordinasi dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan memperketat prosedur pengawasan di tingkat distribusi. Namun, sementara itu, kepercayaan publik yang sempat goyah tetap harus dipulihkan dengan transparansi dan tindakan konkret.