Polda Metro Jaya Pegang Ijazah Asli Jokow, Dokumen Jadi Barang Bukti

• Kapan penyidikan resmi dimulai
• Apakah ada gelar perkara dan SOP kenaikan status dari penyelidikan ke penyidikan
• Apakah penetapan penyitaan benar-benar dikeluarkan pengadilan

Polda menyanggupi permintaan ini dan berjanji akan menyerahkan bukti administrasi lengkap dalam jawaban tertulis. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa pengecualian informasi benar-benar didasarkan pada proses hukum yang sah, bukan sekadar klaim tanpa dasar.

Implikasi Hukum: Transparansi vs Privasi dalam Proses Hukum

Kasus ini menyentuh dilema klasik dalam tata kelola publik:

• Di satu sisi, publik berhak tahu keabsahan dokumen pejabat negara, terutama mantan presiden.
• Di sisi lain, proses hukum yang sedang berjalan berhak melindungi integritas barang bukti dari intervensi eksternal.

UU KIP memang memberikan pengecualian informasi jika:

• Terkait proses penegakan hukum yang belum selesai
• Dapat mengganggu hak asasi seseorang
• Berpotensi mengungkap rahasia penyidikan

Namun, pengecualian ini tidak mutlak. KIP berwenang memeriksa apakah pengecualian tersebut proporsional dan berdasarkan fakta hukum, bukan alasan administratif semata.

Konteks Politik: Roy Suryo dan Tuduhan Ijazah Palsu

Latar belakang kasus ini tidak bisa dilepaskan dari pernyataan kontroversial mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, yang sebelumnya mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi. Tuduhan tersebut kemudian dilaporkan ke polisi, dan Roy Suryo beserta sejumlah pihak ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penyebaran informasi bohong.

Meski tidak ditahan, Roy Suryo dan kawan-kawan telah menjalani pemeriksaan intensif selama 9 jam dan dicecar 377 pertanyaan. Kini, keberadaan ijazah asli di tangan polisi menjadi bukti sentral dalam proses hukum tersebut.

Jokowi sendiri sebelumnya mempersilakan pemeriksaan digital forensik terhadap ijazahnya, menunjukkan keterbukaannya terhadap verifikasi independen.

Kesimpulan: Transparansi Harus Sejalan dengan Prosedur Hukum

Pengungkapan bahwa ijazah asli Jokowi berada di Polda Metro Jaya sebagai barang bukti adalah langkah penting dalam menjernihkan narasi publik. Namun, akses publik tetap dibatasi selama proses hukum berlangsung bukan karena rahasia, tapi demi menjaga integritas penyidikan.

Ke depan, keputusan akhir ada di tangan Komisi Informasi Pusat. Jika KIP memutuskan bahwa pengecualian informasi tidak proporsional, Polda bisa dipaksa membuka akses meski dengan redaksi tertentu.