Lembaga Independen Bongkar Dugaan Korupsi di Pangandaran, Kejagung: Sedang Dikaji

Tantangan dan Prospek Penanganan Kasus

Meski laporan telah masuk, jalan menuju proses hukum tidak selalu mulus. Beberapa tantangan potensial antara lain:

• Kompleksitas kasus lintas sektor
• Dokumen keuangan dan perizinan yang tersebar di banyak instansi
• Kemungkinan tekanan politik pasca-pemilu daerah
• Perluasan investigasi ke pihak swasta atau konsultan

Namun, Kejagung telah menunjukkan komitmen dalam menangani kasus korupsi daerah, seperti dalam kasus Kabupaten Mesuji, OKU Timur, dan Sintang beberapa tahun terakhir. Dengan dukungan temuan BPK yang jelas, kasus Pangandaran berpotensi menjadi precedent penting dalam penanganan korupsi berbasis audit keuangan daerah.

Kesimpulan: Momentum untuk Perbaikan Tata Kelola Pangandaran

Laporan Sarasa Institute bukan hanya soal menuntut pertanggungjawaban, tetapi juga mendorong perbaikan sistemik di Kabupaten Pangandaran. Dengan potensi kerugian negara hingga ratusan miliar rupiah, masyarakat berhak menuntut kejelasan.

Respons Kejagung yang profesional dan transparan akan menjadi ujian bagi integritas penegakan hukum di level daerah. Jika ditangani serius, kasus ini bisa menjadi katalis untuk reformasi tata kelola keuangan dan lingkungan di Pangandaran daerah yang seharusnya menjadi destinasi wisata berkelanjutan, bukan ladang penyimpangan.

Sementara itu, masyarakat diminta bersabar. Proses hukum harus berjalan sesuai prinsip kehati-hatian, keadilan, dan berbasis bukti. Namun, satu hal pasti: mata publik kini tertuju pada Pangandaran dan Kejagung tahu itu.