Wacana HP Bekas Wajib Balik Nama, Komdigi Ungkap Alasan Sebenarnya

“Seperti saat kita jual beli motor, ada proses balik nama dan identitas yang jelas. Ponsel pun begitu. Dari atas nama A berpindah ke B, agar tidak disalahgunakan,” jelasnya.

Namun, Adis menegaskan bahwa layanan balik nama HP bekas ini bersifat opsional, bukan kewajiban.

“Bagi yang ingin merasakan manfaatnya, silakan registrasi. Tapi tidak wajib. Ini tergantung kebutuhan pengguna masing-masing,” ujarnya.

Pemilik Bisa Kelola Sendiri Sistem IMEI

Salah satu fitur yang tengah dirancang Komdigi adalah sistem blokir dan buka blokir IMEI yang bisa dikelola langsung oleh pemilik ponsel.

Dengan begitu, pengguna diberi kendali penuh terhadap perangkatnya. Jika ponsel hilang atau dicuri, pemilik dapat memblokir IMEI-nya secara mandiri. Sebaliknya, ketika sudah ditemukan, pengguna bisa membuka kembali aksesnya tanpa proses rumit.

Adis menilai, sistem ini tidak hanya efektif mengurangi ponsel ilegal, tapi juga mendorong masyarakat lebih peduli terhadap keamanan data pribadi dan identitas digital.

“Jadi salah satu cara mengurangi ponsel ilegal adalah dengan sistem yang bisa dikontrol pengguna sendiri,” pungkas Adis.

Harapan Pemerintah: Pasar HP Bekas Lebih Aman

Wacana ini disambut beragam oleh publik. Sebagian menilai kebijakan ini bisa membuat proses jual beli HP bekas lebih transparan dan aman. Namun, ada pula yang khawatir penerapannya akan menambah biaya atau memperumit proses jual beli.

Komdigi sendiri memastikan, sistem ini masih dalam tahap kajian dan akan disosialisasikan secara bertahap. Pemerintah juga akan mendengarkan masukan dari masyarakat serta pelaku industri ponsel sebelum diterapkan.

Harapannya, sistem balik nama HP bekas ini tidak hanya menekan tindak kriminal, tapi juga menciptakan ekosistem perdagangan perangkat digital yang lebih sehat di Indonesia.