Apple Tolak Wajib Serahkan Akses Kode Sumber ke India

• India mengusulkan 83 standar keamanan baru, termasuk audit wajib yang menuntut akses kode sumber ponsel.
• Apple, Google, Samsung, dan Xiaomi menentang proposal ini karena khawatir rahasia dagang (proprietary details) mereka bocor.
• Proposal ini didorong sebagai bagian dari upaya Perdana Menteri Modi memerangi peningkatan penipuan dan pelanggaran data.
• Kementerian IT India mengeluarkan bantahan, meski persyaratan tersebut muncul dalam dokumen pemerintah yang diulas media.

---

Raksasa teknologi global, dipimpin oleh Apple, kini gencar menentang usulan regulasi keamanan baru di India. Regulasi krusial ini akan memaksa produsen ponsel menyerahkan akses kode sumber (source code) produk mereka kepada laboratorium yang ditunjuk pemerintah. Pemerintah Perdana Menteri Narendra Modi mendorong langkah ini untuk memperkuat keamanan data India menyusul lonjakan kasus penipuan online. Namun, perusahaan khawatir kebijakan ini mengancam kekayaan intelektual mereka.

India Dorong Audit Keamanan Komprehensif

Proposal kontroversial ini termasuk dalam paket 83 standar keamanan komprehensif. India sedang mempertimbangkan untuk mengadopsi standar ini sebagai persyaratan hukum. Tujuan utamanya jelas: memberantas pelanggaran data dan penipuan digital yang meningkat pesat di negara tersebut.

Selain langkah rutin seperti notifikasi pembaruan besar dan penyimpanan log audit keamanan, standar ini mewajibkan penyerahan kode sumber ke laboratorium pemerintah. Audit ini bertujuan mengidentifikasi potensi kerentanan keamanan sistem operasi perangkat secara menyeluruh. India percaya audit mendalam ini penting untuk melindungi data penggunanya.

Alasan Raksasa Teknologi Menolak Akses Kode Sumber

Apple tidak sendirian dalam penolakan terhadap regulasi ini. Google, Samsung, Xiaomi, dan kelompok industri MAIT juga menyatakan keberatan serius. Mereka menekankan bahwa persyaratan penyerahan kode sumber ini tidak memiliki preseden global yang jelas.

Kekhawatiran Bocornya Rahasia Kepemilikan

Para eksekutif teknologi khawatir bahwa kebijakan tersebut membuka pintu bagi pengungkapan rincian kepemilikan (proprietary details). Kode sumber adalah inti dari inovasi dan diferensiasi produk mereka di pasar global. Jika rahasia ini bocor, hal itu berpotensi merusak keunggulan kompetitif dan mengancam keamanan sistem secara lebih luas. Proposal ini awalnya dirancang pada tahun 2023, tetapi baru sekarang dipertimbangkan secara serius oleh pemerintah.

Bantahan Kontradiktif dari Kementerian IT India

Meskipun persyaratan penyerahan akses kode sumber tercantum dalam dokumen pemerintah yang diulas Reuters, Kementerian IT India mengeluarkan pernyataan kontradiktif. Juru bicara kementerian secara tegas "membantah pernyataan" bahwa mereka mempertimbangkan untuk meminta kode sumber dari produsen ponsel.

Sekretaris IT S. Krishnan mengatakan kepada Reuters bahwa pemerintah akan menanggapi kekhawatiran yang sah "dengan pikiran terbuka." Namun, Krishnan juga menyebutkan terlalu dini untuk menyikapi proposal secara berlebihan. Kementerian IT menambahkan, mereka tidak bisa berkomentar lebih jauh karena sedang berlangsungnya proses konsultasi berkelanjutan dengan perusahaan teknologi.

Preseden dan Ancaman Terhadap Regulasi Global

Konflik regulasi ini menunjukkan ketegangan yang terus meningkat antara pemerintah India dan perusahaan teknologi global. Sebelumnya pada Desember, Apple berhasil menolak instruksi pemerintah yang mewajibkan pemasangan aplikasi keamanan milik negara pada semua iPhone yang dijual. Pemerintah akhirnya membatalkan mandat wajib pra-instalasi setelah adanya tekanan signifikan dari advokat privasi dan oposisi politik.

Keputusan mengenai kewajiban akses kode sumber ini akan menjadi tolok ukur penting. Jika India berhasil memaksakan standar ini, hal tersebut berpotensi menciptakan preseden global baru. Standar baru ini bisa mengancam model bisnis dan operasi perusahaan teknologi di pasar internasional, sekaligus mengubah cara keamanan data India ditangani di masa depan.