Perizinan Data Center Sulit, IDPRO: Investasi Digital Terhambat
- Istimewa
- IDPRO mendesak pemerintah menerapkan kebijakan ‘satu pintu’ untuk perizinan data center guna mempercepat investasi.
- Tantangan utama meliputi rumitnya sinkronisasi perizinan, kurangnya infrastruktur pendukung, dan keterbatasan SDM teknis.
- Pemerintah (Komdigi) menargetkan peningkatan kapasitas Pusat Data Nasional hingga 6,87 Watt per kapita pada 2029.
Indonesia Data Center Provider Organization (IDPRO) meminta pemerintah segera menyederhanakan perizinan data center (pusat data). Organisasi ini menilai proses perizinan yang terlalu rumit secara signifikan menghambat laju investasi di sektor teknologi dan digital nasional. Oleh karena itu, sinkronisasi kebijakan antarinstansi harus menjadi prioritas utama.
Hendra Suryakusuma, Ketua IDPRO, menjelaskan bahwa kompleksitas izin ini menjadi tantangan serius bagi pengembangan industri pusat data nasional. Khususnya, fasilitas yang memanfaatkan energi terbarukan atau dibangun di lokasi baru membutuhkan koordinasi yang berbelit antara regulator pusat dan daerah.
“Kami sudah bicara dengan regulator terkait perlunya kebijaksanaan satu pintu,” ungkap Hendra pada Senin (19/1/2026). Kebijakan ‘satu pintu’ akan memangkas birokrasi dan mendorong kepastian hukum.
Tantangan Berat Pengembangan Pusat Data Nasional
IDPRO mengidentifikasi beberapa tantangan krusial yang harus segera diatasi agar Indonesia mampu mencapai target ambisius di sektor digital. Masalah perizinan hanyalah salah satu dari sekian banyak isu yang muncul.
Ketersediaan lahan menjadi masalah pelik. Selain itu, infrastruktur pendukung juga belum merata. Infrastruktur ini mencakup jaringan serat optik, akses air bersih, dan pasokan listrik stabil. Tantangan ini semakin terasa berat di wilayah Indonesia bagian timur.
Keterbatasan SDM dan Insentif Investasi
Industri ini juga menghadapi kendala sumber daya manusia (SDM). Keterbatasan SDM teknis di bidang operasional pusat data dan keamanan siber masih menjadi perhatian utama IDPRO.
Akses pembiayaan dan insentif investasi pun belum optimal. Insentif ini sangat penting untuk mendukung pertumbuhan pemain lokal dan startup yang bergerak di bidang ini.
IDPRO Mendorong Kebijakan Strategis dan Energi Hijau
Untuk mencapai target kapasitas pusat data per kapita yang ambisius, IDPRO merekomendasikan serangkaian kebijakan strategis. Kebijakan ini harus terpadu dan implementatif.
Pertama, pemerintah harus segera menerbitkan peta jalan pusat data nasional. Peta jalan ini mencakup aspek teknis, zonasi pembangunan, dan rencana elektrifikasi kawasan industri digital.
