idEA Desak Kajian Mendalam Revisi Permendag 31/2023
- Istimewa
- Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) merespons rencana Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk merevisi Permendag Nomor 31 Tahun 2023.
- Poin sentral revisi adalah wacana pengaturan biaya administrasi (admin fee) di platform digital besar seperti Shopee dan Tokopedia.
- idEA mendesak pemerintah agar melakukan kajian dampak menyeluruh dan dialog terbuka sebelum menerapkan regulasi baru.
- Pengaturan biaya admin berpotensi mengganggu pendanaan operasional platform, termasuk program bebas ongkir dan diskon yang menjadi daya tarik konsumen.
Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) menyoroti rencana Kementerian Perdagangan (Kemendag) merevisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 (Permendag 31/2023) mengenai perdagangan elektronik. Revisi ini mencakup wacana krusial terkait pengaturan ketat terhadap biaya admin e-commerce di berbagai platform digital.
Sekretaris Jenderal idEA, Budi Primawan, menyatakan pihaknya mencermati dengan saksama langkah pemerintah tersebut. idEA pada prinsipnya menghormati kewenangan pemerintah mengevaluasi kebijakan PMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) agar tetap relevan.
Pihaknya menekankan bahwa ekosistem digital sangat dinamis. Oleh karena itu, Budi meminta proses Revisi Permendag 31/2023 harus berjalan hati-hati dan berbasis data akurat. Budi menyampaikan tanggapan ini kepada media pada Jumat (23/1/2026).
Tuntutan Dialog Terbuka dalam Pembentukan Regulasi
idEA mengingatkan pemerintah tentang sifat ekosistem e-commerce yang saling terhubung. Perubahan regulasi, terutama pada aspek biaya, berisiko menciptakan dampak berantai di seluruh rantai bisnis.
Dialog terbuka menjadi kunci utama. Melalui konsultasi dengan seluruh pemangku kepentingan, pemerintah dapat memahami model bisnis dan struktur biaya operasional platform.
Fungsi Esensial Biaya Admin E-Commerce
Terkait wacana pengaturan biaya admin e-commerce, idEA memandang komponen ini sebagai pembiayaan operasional yang esensial. Biaya tersebut mendanai berbagai keperluan penting.
Platform menggunakannya untuk pengembangan teknologi, menjamin keamanan transaksi, dan memberikan layanan pelanggan prima. Selain itu, biaya ini membiayai program dukungan strategis bagi konsumen dan penjual.
Program-program dukungan ini meliputi promosi masif dan penawaran program bebas ongkir yang sangat diminati.
Berdasarkan data Harbolnas 2025, program diskon dan bebas ongkir tetap menjadi pendorong utama keputusan belanja konsumen online. Budi menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan program-program ini. Jika tidak dipertimbangkan, daya tarik belanja online bisa berkurang drastis, sekaligus menghambat penjualan produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal.
