6 Syarat Wajib Amankan Data: Registrasi SIM Biometrik Diuji
- Istimewa
Terakhir, Ardi mendesak agar regulasi perlindungan data pribadi harus segera disahkan dan ditegakkan. Payung hukum yang jelas memberi kepastian bagi masyarakat saat menghadapi risiko kebocoran data. Pemerintah wajib memastikan bahwa setiap kebijakan berbasis biometrik mengutamakan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan privasi individu.
Menghadang Celah Kejahatan Digital
Kebijakan registrasi SIM berbasis biometrik bertujuan memperkuat keamanan digital Indonesia. Namun, ICSF melihat ada celah besar jika pengawasan distribusi kartu fisik tidak ketat.
Perketat Distribusi dan Verifikasi Anti-Manipulasi
Keempat, pengawasan distribusi kartu SIM prabayar harus diperketat secara signifikan. Praktik jual beli SIM card tanpa registrasi resmi menjadi pintu masuk utama berbagai kejahatan digital. Pemerintah dapat mengadopsi sistem pelaporan insiden yang mudah diakses. Masyarakat pun dapat melaporkan kasus penyalahgunaan data dengan cepat.
Kelima, sistem verifikasi biometrik harus dilengkapi teknologi anti-manipulasi canggih. Teknologi ini meliputi deteksi liveness dan perlindungan terhadap deepfake. ICSF menyarankan Pemerintah menggandeng pakar keamanan siber dan akademisi. Tujuannya adalah mengembangkan dan menguji sistem keamanan secara berkelanjutan.
Selain itu, operator seluler wajib menyediakan layanan pengaduan dan pemulihan data yang mumpuni. Layanan ini sangat dibutuhkan bagi masyarakat yang menjadi korban penyalahgunaan data biometrik.
Analisis Masa Depan Ekosistem Digital Aman
Registrasi SIM Biometrik memang merupakan langkah besar menuju ekosistem digital yang lebih kuat. Namun, inovasi ini menuntut kolaborasi dan akuntabilitas dari semua pihak terkait.
Pemerintah, operator seluler, dan masyarakat harus berjalan beriringan dalam menerapkan kebijakan vital ini. Transparansi, akuntabilitas, serta kolaborasi lintas sektor menjadi fondasi utama. Ardi Sutedja menilai kebijakan yang baik adalah kebijakan yang mampu melindungi masyarakat, bukan sekadar mempercepat proses administrasi. Dengan persiapan matang dan pengawasan ketat, implementasi registrasi SIM biometrik dapat menjadi solusi efektif sekaligus menjaga hak privasi individu. Keamanan digital bukan hanya soal teknologi, tetapi juga tentang kepercayaan dan perlindungan hak setiap warga negara Indonesia.
