Komdigi Selidiki Dugaan Kebocoran Data Rekrutmen via Google Drive
- Istimewa
- Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), Nezar Patria, memerintahkan audit internal terkait proses rekrutmen.
- Dugaan kelalaian sistem muncul setelah berkas pelamar diunggah melalui Google Drive yang aksesnya terbuka.
- Pihak Komdigi telah menutup akses bermasalah dan mengalihkan proses ke kanal yang lebih aman.
- Data pribadi pelamar, termasuk KTP dan Ijazah, berpotensi diakses pelamar lain.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), Nezar Patria, mengonfirmasi bahwa kementerian sedang melakukan penelusuran mendalam. Penelusuran ini menindaklanjuti dugaan kebocoran data rekrutmen yang menggunakan Google Drive. Pihak kementerian memeriksa secara serius potensi kelalaian sistem yang memungkinkan berkas pelamar diakses publik. Insiden ini terjadi saat Ditjen Infrastruktur Digital membuka lowongan Pekerja Jasa Lainnya Perorangan (PJLP).
Nezar Patria memastikan audit internal sedang berjalan. Pemerintah berfokus mencari tahu letak kesalahan yang menyebabkan sistem unggah berkas sensitif menjadi rentan. Kejadian ini memunculkan pertanyaan kritis tentang standar keamanan digital dalam proses rekrutmen institusi negara.
Audit Internal dan Fokus pada Kelalaian Sistem Komdigi
Saat ini, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital menjadi pihak yang bertanggung jawab menangani proses pemeriksaan ini. Wamen Nezar Patria menjelaskan, Dirjen kini tengah menelusuri akar masalah kebocoran data tersebut.
“Lagi ditelusuri dan lagi diperiksa oleh dirjen,” tegas Nezar Patria usai menghadiri Media Update di Kantor Indosat Jakarta pada Jumat (6/2/2026). Ia menekankan perlunya melihat mengapa kesalahan ini bisa terjadi. Oleh karena itu, kementerian sudah berkomunikasi intensif dengan Dirjen Infrastruktur Digital.
Lebih lanjut, Nezar menambahkan bahwa kementerian segera mengambil tindakan cepat saat insiden terjadi. Akses bermasalah pada folder unggahan langsung ditutup. Mereka juga mengalihkan proses pengiriman berkas ke kanal lain yang dinilai memiliki lapisan keamanan lebih baik.
Penggunaan Google Drive Dinilai Tidak Tepat
Wamen Nezar secara tersirat mengkritik penggunaan platform publik seperti Google Drive untuk mengelola data sensitif. Proses tersebut, menurutnya, seharusnya tidak dilakukan dalam sistem rekrutmen resmi pemerintah.
"Mestinya ya [enggak pakai Google Drive]. Jadi makanya yang sedang ditelisik kenapa itu terjadi,” ujarnya. Kritikan ini menyoroti minimnya protokol keamanan saat memilih platform untuk pengumpulan dokumen.
Kronologi Kebocoran Data Rekrutmen PJLP
Insiden ini bermula dari proses rekrutmen PJLP yang diumumkan Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi. Informasi rekrutmen ini tercantum dalam surat bernomor B-71/DJID.1/KP.03.01/01/2026, yang ditandatangani pada 8 Januari 2026.
Kreator TikTok bernama Abil Sudarman adalah pihak pertama yang menyoroti kejanggalan pada alur pendaftaran. Pelamar diminta mengunggah dokumen penting ke folder Google Drive spesifik.
Jenis Data Pelamar yang Terancam
Pelamar wajib menyerahkan berbagai dokumen pribadi. Dokumen-dokumen tersebut mencakup CV, Kartu Tanda Penduduk (KTP), surat lamaran, ijazah, hingga transkrip nilai.
Masalah serius timbul karena pengaturan akses folder Google Drive diduga tidak dibatasi secara ketat. Akibatnya, seluruh berkas pribadi yang diunggah berpotensi besar terlihat oleh pelamar lainnya. Hal ini merupakan pelanggaran serius terhadap privasi data individu.
"Masalahnya adalah semua pelamar datanya kelihatan di Google Drive. Jadi kalau mau ngelamar bisa buka data pribadi milik pelamar lainnya,” jelas Abil Sudarman melalui unggahan videonya.
Arah Tindak Lanjut dan Implikasi Keamanan Data
Penelusuran internal oleh Komdigi harus berujung pada identifikasi kesalahan sistem dan individu yang bertanggung jawab. Insiden kebocoran data rekrutmen ini menjadi peringatan tegas bagi seluruh kementerian dan lembaga negara.
Pemerintah wajib mengevaluasi ulang semua standar operasional prosedur terkait pengumpulan dan penyimpanan data pribadi masyarakat. Di masa depan, proses rekrutmen digital harus menggunakan infrastruktur yang terjamin keamanannya dan mematuhi regulasi perlindungan data. Hal ini krusial untuk menjaga kepercayaan publik terhadap kapabilitas keamanan siber negara.
