Implementasi PP Tunas: Platform Digital Terancam Ketidakpastian

• Pengamat menyoroti ketidakjelasan parameter teknis dalam aturan turunan PP Tunas.
• Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) wajib menyerahkan hasil penilaian mandiri dalam tiga bulan.
• Regulasi yang terlalu restriktif berisiko membatasi ruang ekspresi digital bagi anak muda.

---

Pemerintah mulai menjalankan regulasi perlindungan anak di ruang siber, namun banyak pihak mengkhawatirkan implementasi PP Tunas yang dinilai belum matang. Sejumlah pengamat memperingatkan adanya potensi ketidakpastian hukum bagi penyelenggara sistem elektronik (PSE) akibat petunjuk teknis yang belum jelas.

Ketentuan ini berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025. Regulasi tersebut mengatur Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak. Pemerintah berharap aturan ini menjadi benteng utama pengawasan aktivitas anak di platform digital.

Tantangan Implementasi PP Tunas bagi Pelaku Industri

Direktur Eksekutif ICT Watch, Indriyatno Banyumurti, menegaskan bahwa kesuksesan kebijakan ini bergantung pada parameter penilaian risiko. Pemerintah harus menetapkan indikator yang transparan agar tidak terjadi distorsi interpretasi di lapangan.

Saat ini, para pelaku industri merasa terbebani dengan tenggat waktu yang sangat singkat. Pasal 62 Permen Komdigi Nomor 9 Tahun 2026 mewajibkan perusahaan menyerahkan hasil self assessment risiko dalam waktu tiga bulan ke depan.

Urgensi Indikator Teknis yang Transparan

Sayangnya, pemerintah belum menerbitkan keputusan menteri yang menjabarkan indikator teknis penilaian tersebut secara rinci. Indriyatno menilai kekosongan panduan ini bisa memicu ketidaksinkronan dalam klasifikasi risiko platform.

Kejelasan indikator sangat krusial agar proses evaluasi berjalan konsisten. Tanpa transparansi, PSE akan sulit memenuhi standar perlindungan anak yang diharapkan oleh regulasi tersebut.

Perlunya Literasi Digital dan Dialog Inklusif

Keberhasilan implementasi PP Tunas tidak hanya bergantung pada aturan hukum yang ketat. Kesiapan ekosistem pendukung, seperti literasi digital bagi orang tua dan tenaga pendidik, memegang peranan vital dalam mendampingi anak.

Pakar kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah, mengkritik pendekatan pemerintah yang cenderung bersifat top-down. Menurutnya, kebijakan ini kurang melibatkan dialog dengan kelompok yang terdampak langsung seperti orang tua dan anak.

Pemerintah perlu membuka ruang diskusi yang lebih luas. Melibatkan suara anak sebagai subjek kebijakan akan menghasilkan regulasi yang lebih aplikatif dan tidak hanya sekadar membatasi akses secara sepihak.

Dampak Implementasi PP Tunas terhadap Kebebasan Ekspresi

Amnesty International Indonesia juga memberikan catatan kritis terkait dampak regulasi ini. Direktur Eksekutif Amnesty, Usman Hamid, memperingatkan agar perlindungan anak tidak menjadi alasan untuk memberangus hak berekspresi generasi muda.

Media sosial saat ini berfungsi sebagai ruang diskusi dan akses informasi yang penting bagi anak muda. Jika regulasi terlalu restriktif, anak-anak justru berpotensi mencari cara akses yang tidak aman dan tersembunyi.

Pendekatan yang lebih seimbang sangat diperlukan dalam mengawal implementasi PP Tunas. Pemerintah harus memastikan bahwa perlindungan anak di ruang digital berjalan selaras dengan hak-hak fundamental warga negara tanpa menciptakan iklim ketidakpastian bagi industri kreatif.