Google Teken Kerjasama AI Pentagon, Ratusan Karyawan Protes Keras
- Douglas Rissing/Getty Images
- Google menyepakati akses alat AI bagi militer AS untuk keperluan pemerintah yang sah.
- Lebih dari 600 karyawan melayangkan surat protes kepada CEO Sundar Pichai terkait beban kerja rahasia.
- Kesepakatan ini memicu kembali ingatan atas kontroversi Project Maven yang sempat dihentikan Google pada 2018.
Google secara resmi melanjutkan langkah strategis melalui kerjasama AI Google Pentagon meski menghadapi gelombang protes internal. Kesepakatan rahasia ini memberikan wewenang kepada Departemen Pertahanan AS untuk menggunakan teknologi AI Google guna kepentingan militer. Ratusan karyawan menyatakan keberatan mereka karena khawatir teknologi ini akan disalahgunakan untuk tujuan yang tidak etis.
Langkah ini menempatkan Google sejajar dengan perusahaan teknologi lain seperti xAI milik Elon Musk. Mereka semua kini memegang kontrak rahasia untuk mendukung infrastruktur pertahanan nasional Amerika Serikat.
Detail Kontrak dan Batasan Kerjasama AI Google Pentagon
Laporan terbaru menyebutkan bahwa militer AS dapat menggunakan sistem kecerdasan buatan Google untuk berbagai operasional resmi. Namun, kontrak tersebut memuat klausul bahwa AI tidak boleh digunakan untuk pengawasan massal domestik. Google juga melarang penggunaan AI pada senjata otonom tanpa pengawasan manusia yang memadai.
Meskipun demikian, Google tidak memiliki hak veto terhadap keputusan operasional pemerintah yang sah secara hukum. Perusahaan berkomitmen untuk menyesuaikan filter keamanan dan pengaturan teknis sesuai dengan permintaan pemerintah. Juru bicara Google menegaskan bahwa akses API untuk model komersial adalah pendekatan yang bertanggung jawab dalam mendukung keamanan nasional.
Reaksi Keras dan Surat Terbuka Karyawan
Lebih dari 600 karyawan Google menandatangani surat terbuka yang ditujukan langsung kepada CEO Sundar Pichai. Mereka mendesak perusahaan untuk menolak beban kerja rahasia yang melibatkan teknologi canggih ini. Para karyawan merasa memiliki tanggung jawab moral untuk mencegah penggunaan AI dalam cara yang tidak manusiawi atau berbahaya.
"Kami ingin melihat AI menguntungkan kemanusiaan, bukan digunakan untuk hal yang sangat merugikan," tulis surat tersebut. Penolakan ini mencerminkan ketakutan bahwa militer mungkin menggunakan model AI tanpa visibilitas atau kontrol dari pengembang aslinya.
Perubahan Arah Kebijakan dan Dampak Masa Depan
Ketegangan ini membangkitkan kembali memori protes besar-besaran terhadap Project Maven pada tahun 2018 silam. Saat itu, ribuan pekerja berhasil memaksa Google untuk menghentikan analisis video drone menggunakan AI untuk militer. Namun, sikap perusahaan terhadap sektor pertahanan tampaknya telah bergeser secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
Tahun lalu, Google menghapus poin-poin tertentu dalam prinsip AI mereka yang melarang teknologi penyebab bahaya. CEO Google DeepMind, Demis Hassabis, kini menekankan bahwa negara demokrasi harus memimpin pengembangan AI. Ia berpendapat bahwa kolaborasi antara sektor teknologi dan pemerintah sangat krusial untuk melindungi masyarakat dunia.
Kini, kerjasama AI Google Pentagon menjadi bukti nyata perubahan prioritas raksasa teknologi tersebut. Meski karyawan merasa malu dan kecewa, manajemen tetap memandang integrasi AI dengan pertahanan nasional sebagai langkah yang diperlukan di era kompetisi global saat ini.
