Kenapa Prabowo Mundurkan Pemindahan Ibu Kota hingga 2028? Ini Penyebabnya!

Rabu, 20 Agustus 2025 - 07:00 WIB

Oleh :

Olin Sianturi

Sumber :

Wikimedia

Gadget – Proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) yang menjadi salah satu fokus utama pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) tampaknya tidak mendapatkan perhatian serupa dari penerusnya, Presiden Prabowo Subianto. Berdasarkan laporan Majalah Tempo edisi 11-17 Agustus 2025, sejumlah narasumber di lingkungan Istana Kepresidenan menyebut bahwa Prabowo lebih memprioritaskan program-program lain dibanding percepatan pembangunan IKN di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Perbedaan Frekuensi Rapat antara Jokowi dan Prabowo

Salah satu bukti nyata keengganan Prabowo adalah frekuensi rapat yang diadakan terkait pembangunan IKN. Selama sembilan bulan menjabat sebagai presiden, Prabowo baru menggelar dua kali rapat membahas IKN, yakni pada 21 Januari dan 3 Februari 2025. Hal ini sangat kontras dengan era pemerintahan Jokowi, di mana rapat soal IKN dilakukan hampir setiap hari.

Prioritas Baru Prabowo Subianto

Keluhan Cuaca Panas dan Pengabaian Gedung Pertahanan

Sejak masa jabatannya sebagai Menteri Pertahanan periode 2019-2024, Prabowo tampaknya sudah kurang memperhatikan perkembangan proyek gedung Kementerian Pertahanan di IKN. Dua pejabat OIKN mengungkapkan bahwa Prabowo tidak pernah memantau perkembangan pembangunan gedung tersebut selama lima tahun menjabat di kabinet Jokowi.

Selain itu, Prabowo kerap mengeluh kepada koleganya tentang cuaca panas di IKN. Hal ini menjadi salah satu alasan tak tertulis mengapa ia tampak kurang berminat untuk mempercepat pembangunan di lokasi tersebut.

Pada akhir Juli 2025, saat Majalah Tempo melakukan kunjungan ke lahan gedung Kementerian Pertahanan di IKN, ditemukan bahwa lahan seluas 4,63 hektare masih kosong dengan rumput liar yang tumbuh subur. Belum ada tanda-tanda bahwa pembangunan akan dimulai dalam waktu dekat.

Fokus Pemerintah Saat Ini

Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, menjelaskan bahwa saat ini pemerintah lebih fokus membangun gedung badan legislatif dan yudikatif di IKN. Pembangunan gedung Kementerian Pertahanan akan dilakukan setelahnya. "Mungkin nantinya bisa berbagi kantor dahulu," ujar Diana.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun IKN tetap menjadi bagian dari rencana pemerintah, prioritas pembangunan telah dialihkan ke sektor-sektor lain yang dianggap lebih mendesak.

Kesimpulan:

Prabowo Subianto tampak enggan mempercepat pembangunan IKN karena beberapa faktor, termasuk prioritas program pemerintahannya sendiri, keluhan cuaca panas di lokasi, hingga minimnya rapat terkait proyek ini. Meski demikian, IKN tetap menjadi bagian dari rencana pemerintah, hanya saja dengan timeline yang lebih panjang hingga 2028 atau 2029.