Subsidi Membengkak, Tarif TransJakarta Naik Drastis—Cek Tarif Barunya!

Rabu, 29 Oktober 2025 - 16:14 WIB

Oleh :

Olin Sianturi

Sumber :

jakarta smart city

Gadget – Warga Jakarta harus bersiap menghadapi perubahan besar dalam sistem transportasi publik. Tarif TransJakarta yang selama ini hanya Rp3.500 per sekali naik dipastikan akan naik, menyusul keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menyesuaikan struktur biaya operasional dan subsidi yang semakin membengkak.

Mengapa Tarif Harus Naik? Beban Subsidi yang Tak Lagi Masuk Akal

Selama bertahun-tahun, TransJakarta menjadi salah satu transportasi publik termurah di Asia Tenggara—bahkan lebih murah daripada angkutan kota di Bogor, Bekasi, atau Tangerang. Namun, murahnya tarif justru menciptakan distorsi ekonomi.

Menurut data Pemprov DKI, subsidi per penumpang kini mencapai Rp9.000 hingga Rp15.000, tergantung pada rute dan frekuensi penggunaan. Dengan rata-rata 1 juta penumpang per hari, beban subsidi harian bisa mencapai Rp9–15 miliar, atau Rp3–5 triliun per tahun.

“Kami sudah membebaskan 15 golongan masyarakat untuk naik TransJakarta gratis—mulai dari ASN, TNI-Polri, pelajar, guru, hingga lansia,” jelas Pramono. “Tapi tentunya, tidak bisa Pemerintah Jakarta menanggung semua penduduk Jakarta dan Jabodetabek tanpa batas.”

Fakta ini menunjukkan bahwa subsidi transportasi telah menjadi beban fiskal struktural, bukan lagi insentif sementara. Tanpa penyesuaian tarif, kualitas layanan—seperti frekuensi bus, kenyamanan halte, dan keandalan sistem—berisiko menurun.

Tarif Baru Tetap Lebih Murah dari Daerah Lain

Meski naik, Pemprov DKI menjamin bahwa tarif TransJakarta tetap akan lebih murah dibandingkan angkutan umum di kota-kota penyangga seperti Bogor, Bekasi, dan Tangerang.

Sebagai perbandingan:

Angkot di Bekasi: Rp5.000–Rp7.000
Bus Kota di Tangerang: Rp6.000
Commuter Line (KRL): Rp3.000–Rp15.000 (tergantung jarak)

Dengan demikian, TransJakarta tetap menjadi pilihan paling ekonomis untuk mobilitas harian, terutama bagi pekerja dan pelajar yang menempuh jarak jauh.

Rincian tarif baru belum diumumkan secara resmi, tetapi sumber internal menyebutkan kemungkinan kenaikan menjadi Rp5.000–Rp7.000 per trip, dengan opsi kartu langganan bulanan untuk meringankan beban pengguna rutin.

Peningkatan Layanan: 500 Bus Listrik Siap Beroperasi

Kenaikan tarif bukan hanya soal menutup defisit—tapi juga investasi untuk masa depan transportasi Jakarta yang lebih hijau dan efisien.

Pemprov DKI mengumumkan rencana besar: meningkatkan jumlah armada bus listrik dari 200 menjadi 500 unit pada akhir 2025. Bus-bus ini diproduksi di Ungaran, Jawa Tengah, oleh pabrikan dalam negeri, sebagai bagian dari komitmen mendukung industri lokal dan transisi energi.

“Fasilitasnya sekarang kami perbaiki. Tahun ini, jumlah bus listrik yang sebelumnya hanya 200 unit akan ditingkatkan menjadi 500 unit. Dengan begitu, secara signifikan dapat mengurangi polusi,” terang Pramono.

Keunggulan bus listrik:

Nol emisi karbon
Lebih senyap dan nyaman
Biaya operasional 30% lebih rendah dalam jangka panjang
Dukungan penuh dari program Jakarta Green City

Selain itu, Pemprov juga berencana memperbarui halte TransJakarta, memperluas jalur khusus bus, dan meningkatkan integrasi dengan moda transportasi lain seperti MRT, LRT, dan KRL.

Kebijakan Gratis untuk 15 Golongan Tetap Berlaku

Salah satu kekhawatiran publik adalah apakah kebijakan gratis bagi kelompok rentan akan dicabut. Pemprov DKI menegaskan: tidak.

Kelompok yang tetap mendapat akses gratis meliputi:

Aparatur Sipil Negara (ASN) DKI
Anggota TNI dan Polri
Pelajar (SD hingga SMA)
Mahasiswa perguruan tinggi negeri di Jakarta
Guru dan tenaga kependidikan
Tenaga kesehatan
Penyandang disabilitas
Lansia (di atas 60 tahun)
Veteran
Penerima bantuan sosial (PKH, BPNT)
Petugas kebersihan
Petugas pemadam kebakaran
Wartawan terverifikasi
Atlet berprestasi
Relawan bencana

Kebijakan ini menunjukkan bahwa kenaikan tarif ditujukan untuk pengguna umum yang mampu, bukan untuk mengorbankan aksesibilitas bagi masyarakat rentan.

Langkah Selanjutnya: Kajian Komprehensif dan Sosialisasi Massal

Pemprov DKI menyatakan bahwa keputusan akhir tarif baru akan diambil setelah kajian menyeluruh terhadap:

Struktur biaya operasional
Daya beli masyarakat
Dampak inflasi
Efisiensi sistem pembayaran (kartu JakLingko)
Integrasi dengan anggaran daerah

Sosialisasi akan dilakukan secara masif melalui media, halte, aplikasi JakLingko, dan kerja sama dengan sekolah serta kantor pemerintahan.

“Kami akan melakukan kajian terhadap berbagai aspek, termasuk hal-hal lain yang terkait,” ujar Pramono.

Kesimpulan: Kenaikan Tarif demi Layanan yang Lebih Baik

Kenaikan tarif TransJakarta bukanlah akhir dari transportasi terjangkau—melainkan awal dari transformasi menuju sistem transportasi publik yang berkelanjutan, modern, dan ramah lingkungan.

Dengan subsidi yang kini mencapai puluhan triliun rupiah per tahun, status quo tidak lagi mungkin dipertahankan. Namun, Pemprov DKI berkomitmen bahwa setiap rupiah tambahan yang dibayar penumpang akan dikembalikan dalam bentuk kualitas layanan yang lebih baik.

Bagi warga Jakarta, ini adalah momen untuk beralih dari mentalitas “semakin murah semakin baik” ke “semakin berkualitas semakin berkelanjutan”. Karena transportasi publik yang andal bukan hanya soal harga—tapi juga keandalan, keamanan, kenyamanan, dan tanggung jawab lingkungan.