Israel Terus Langgar Gencatan Senjata Gaza, Langkah Netanyahu Dinilai Mempermalukan Trump

Pemerintahan Amerika Serikat kembali melontarkan kritik keras kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Kritik ini muncul setelah Israel melakukan serangan mematikan di Jalur Gaza yang menewaskan Raed Saad, wakil komandan Brigade Izzuddin Al Qassam, sayap militer Hamas. Serangan tersebut terjadi di tengah berlakunya gencatan senjata Gaza yang sebelumnya telah disepakati bersama dan mendapat dukungan internasional.

Peristiwa ini, pada akhirnya, bukan hanya menimbulkan ketegangan baru di wilayah konflik, tetapi juga menciptakan masalah diplomatik serius bagi Gedung Putih. Pasalnya, pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sedang berupaya keras menjaga stabilitas kawasan Timur Tengah melalui jalur diplomasi.

Berdasarkan laporan portal berita Axios yang mengutip dua pejabat Gedung Putih, langkah Netanyahu dinilai bertentangan langsung dengan komitmen yang telah disepakati antara Washington dan Tel Aviv. Tindakan tersebut bahkan dianggap mempermalukan Presiden Trump di mata sekutu regional serta komunitas internasional yang mendukung upaya perdamaian Gaza.

Lebih lanjut, sumber Gedung Putih menyebutkan bahwa kemarahan Washington semakin meningkat karena serangan itu dilakukan pada saat para pejabat tinggi Amerika tengah menjalankan misi diplomasi penting. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, utusan khusus Timur Tengah Steve Witkoff, serta sejumlah penasihat senior Gedung Putih diketahui sedang berupaya mengonsolidasikan situasi pascagencatan senjata.

Akibatnya, langkah militer Israel dipandang mengganggu agenda strategis Amerika Serikat. Upaya diplomasi yang dirancang untuk menjaga gencatan senjata dan membuka jalan menuju perundingan lanjutan menjadi terancam gagal. Dalam pandangan Washington, tindakan sepihak semacam ini justru memperkeruh situasi yang seharusnya mulai mereda.

Sebelumnya, Gedung Putih secara tegas telah memperingatkan Netanyahu agar mematuhi gencatan senjata Gaza. Kesepakatan ini merupakan bagian dari rencana perdamaian yang diusulkan Presiden Trump dan telah memperoleh dukungan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun, peringatan tersebut tampaknya tidak diindahkan oleh pemerintah Israel.

Seorang pejabat Israel mengakui adanya kekecewaan dari pihak Amerika Serikat. Meski demikian, Israel berdalih bahwa serangan tersebut dilakukan sebagai respons terhadap ancaman keamanan yang berasal dari Hamas. Pemerintah Israel menilai langkah itu sebagai tindakan defensif untuk melindungi kepentingan nasionalnya.

Namun demikian, Gedung Putih menegaskan sikap yang berbeda. Menurut sumber internal, pembunuhan Raed Saad tetap dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap gencatan senjata yang sedang berlangsung. Washington menilai bahwa dalih keamanan tidak dapat dijadikan pembenaran atas serangan di tengah kesepakatan damai.

Di sisi lain, situasi kemanusiaan di Gaza terus memburuk. Laporan mengenai korban sipil, termasuk bayi yang meninggal akibat kedinginan dan keterbatasan akses bantuan, semakin memperkuat sorotan internasional terhadap konflik ini. Kondisi tersebut menambah tekanan bagi Amerika Serikat dan sekutunya untuk segera menemukan solusi berkelanjutan.

Kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas resmi berlaku sejak 10 Oktober lalu. Akan tetapi, sejak awal penerapannya, laporan mengenai serangan Israel ke Jalur Gaza masih terus bermunculan. Serangan-serangan ini dilaporkan menimbulkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur, sehingga menimbulkan keraguan terhadap komitmen Israel dalam menjaga gencatan senjata.

Dalam konteks ini, hubungan antara Amerika Serikat dan Israel berada pada titik yang sensitif. Meski kedua negara merupakan sekutu lama, perbedaan pandangan terkait strategi keamanan dan diplomasi kian terlihat. Pemerintahan Trump menghadapi tantangan besar untuk menjaga keseimbangan antara dukungan kepada Israel dan komitmen terhadap perdamaian regional.

Ke depan, tekanan internasional diperkirakan akan terus meningkat. Pelanggaran gencatan senjata yang berulang berpotensi memperpanjang konflik dan merusak kepercayaan terhadap proses perdamaian. Bagi Gedung Putih, situasi ini menjadi ujian serius atas kepemimpinan Amerika Serikat dalam meredam konflik Timur Tengah.