UMP Jakarta 2026 Diprotes Buruh, Mulai Besok Ribuan Massa Siap Kepung Istana dan DPR Dua Hari Berturut
- TvOneNews
Gadget – Gelombang penolakan terhadap UMP 2026 makin nyata. Buruh menilai angka upah terbaru di Jakarta tidak mencerminkan biaya hidup sebenarnya, bahkan kalah dari wilayah penyangga. Ketimpangan ini memicu aksi besar yang akan langsung menyasar pusat kekuasaan.
Kenapa Buruh Turun ke Istana dan DPR
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia bersama Partai Buruh memastikan aksi demonstrasi digelar di depan Istana Negara dan Dewan Perwakilan Rakyat. Aksi berlangsung dua hari berturut pada 29 dan 30 Desember 2025.
Presiden KSPI dan Partai Buruh, Said Iqbal, menyebut skala aksi akan besar. Pada hari pertama diperkirakan seribu buruh turun ke jalan, disusul sekitar sepuluh ribu buruh pada hari berikutnya.
"Puluhan ribu buruh akan melakukan aksi demonstrasi selama dua hari berturut-turut, pada 29 dan 30 Desember 2025, di Istana Negara, Jakarta," kata Said kepada wartawan, Minggu (28/12/2025).
UMP Jakarta 2026 Dinilai Tidak Logis
Pusat persoalan ada pada penetapan UMP DKI Jakarta 2026 sebesar Rp5.73 juta per bulan. Angka ini justru lebih rendah dibandingkan upah minimum di wilayah industri penyangga seperti Bekasi dan Karawang yang mencapai Rp5.95 juta per bulan.
Menurut Said, kondisi tersebut sulit diterima secara logika ekonomi. Biaya hidup di ibu kota dinilai jauh lebih tinggi dibandingkan daerah sekitar.
"Tidak masuk akal jika biaya hidup di Jakarta lebih rendah dibandingkan Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kabupaten Karawang. Hal ini tercermin dari penetapan UMP DKI Jakarta 2026 sebesar Rp5,73 juta per bulan, sementara upah minimum di Bekasi dan Karawang pada tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp5,95 juta per bulan, "
Biaya Hidup Jakarta Jadi Sorotan Utama
KSPI menilai kebijakan upah saat ini justru menekan daya beli buruh Jakarta. Mulai dari sewa rumah hingga kebutuhan harian dianggap tidak sebanding dengan angka UMP yang ditetapkan.
" Biaya sewa rumah di Jakarta-baik di kawasan Sunter, Pulogadung, Daan Mogot, sekitar Sudirman, maupun Kuningan-jelas tidak dapat disamakan dengan biaya sewa rumah di wilayah Bekasi seperti Cibarusah atau Babelan," ujar Said.
Perbandingan ini menjadi dasar kuat bagi buruh untuk menilai bahwa standar upah Jakarta seharusnya berada di atas wilayah penyangga, bukan sebaliknya.
KHL BPS Lebih Tinggi dari UMP
Masalah lain muncul dari data resmi. Berdasarkan survei Kebutuhan Hidup Layak yang dilakukan Badan Pusat Statistik, kebutuhan hidup pekerja di Jakarta mencapai Rp5.89 juta per bulan.
Artinya, UMP 2026 saat ini masih berada di bawah standar hidup minimum versi BPS. KSPI menuntut revisi UMP agar setara dengan KHL, serta kenaikan Upah Minimum Sektoral Provinsi sebesar dua hingga lima persen di atas KHL sesuai karakter industri.
Jawa Barat Ikut Bergerak
Penolakan tidak hanya datang dari Jakarta. Buruh di Jawa Barat juga menuntut penetapan penuh seluruh rekomendasi UMSK dari bupati dan wali kota. KSPI meminta gubernur merevisi surat keputusan terkait UMSK 2026 yang dinilai merugikan pekerja.
Selain aksi jalanan, jalur hukum juga ditempuh. Gugatan telah diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terkait UMP Jakarta 2026 dan UMSK Jawa Barat. Langkah serupa tengah dikaji di provinsi lain.
| Dapatkan informasi terbaru seputar Gadget, Anime, Game, Tech dan Berita lainnya setiap hari melalui social media Gadget VIVA. Ikuti kami di : | |
|---|---|
| @gadgetvivacoid | |
| Gadget VIVA.co.id | |
| X (Twitter) | @gadgetvivacoid |
| Whatsapp Channel | Gadget VIVA |
| Google News | Gadget |
