Pesan Keras Dedi Mulyadi ke Kontraktor, Bangun Asal-Asalan Jangan Harap Dibayar
- Pemprov Jabar
Sumber dana pelunasan tersebut, menurut Dedi, berasal dari Dana Alokasi Umum serta penerimaan pajak kendaraan bermotor yang masuk setiap hari ke kas daerah. Ia bahkan menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Jawa Barat yang taat membayar pajak, karena kontribusi tersebut memperkuat kondisi keuangan provinsi.
Dedi menyebut kepatuhan warga dalam membayar pajak sebagai fondasi penting pembangunan daerah. Karena itu, ia merasa memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar menghasilkan pembangunan yang layak dan berkualitas.
Selain mengandalkan audit internal, Dedi juga membuka ruang partisipasi publik dalam pengawasan proyek. Ia mengajak masyarakat Jawa Barat untuk aktif melaporkan kondisi proyek pembangunan di lingkungan masing-masing melalui media sosial. Langkah ini dimaksudkan agar pemerintah mendapatkan gambaran langsung dari mata publik.
Menurut Dedi, keterlibatan masyarakat akan membantu menciptakan kontrol kualitas yang lebih objektif. Laporan warga dapat menjadi bahan evaluasi tambahan bagi pemerintah dalam menilai hasil pekerjaan kontraktor. Dengan cara ini, pengawasan tidak hanya dilakukan dari balik meja, tetapi juga dari lapangan.
Kebijakan ini muncul di tengah sorotan terhadap kondisi keuangan Pemprov Jawa Barat pada akhir 2025. Untuk pertama kalinya, saldo Rekening Kas Umum Daerah tercatat hanya tersisa Rp500.000. Kondisi ini memicu terjadinya tunda bayar kepada kontraktor dengan nilai mencapai Rp621 miliar pada APBD 2025.
Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, mengakui situasi tersebut. Ia menjelaskan bahwa kondisi keuangan itu dipengaruhi oleh penetapan target pendapatan yang sangat agresif, sementara belanja publik dilakukan secara maksimal. Akibatnya, realisasi belanja melampaui kemampuan pendapatan yang ditargetkan.
Menurut Herman, target pendapatan dipasang di atas rata-rata, sementara belanja didorong untuk mendukung program-program pembangunan. Dari sisi belanja, kinerja dinilai tinggi, namun dari sisi pendapatan, target yang ambisius membuat tekanan kas tidak terhindarkan.
Dalam konteks inilah, sikap tegas Dedi Mulyadi terhadap kualitas proyek menjadi semakin bermakna. Di tengah keterbatasan fiskal, pemerintah provinsi tidak memiliki ruang untuk membayar pekerjaan yang tidak memenuhi standar. Setiap keputusan pembayaran harus benar-benar didasarkan pada kualitas dan manfaat nyata.
