Pesan Keras Dedi Mulyadi ke Kontraktor, Bangun Asal-Asalan Jangan Harap Dibayar

Langkah ini juga dapat dibaca sebagai pesan langsung kepada kontraktor. Bahwa di era kepemimpinan Dedi Mulyadi, kualitas bukan lagi sekadar formalitas administrasi, melainkan syarat utama untuk menerima pembayaran penuh. Kontraktor dituntut bekerja dengan standar tinggi karena risiko finansial kini berada di depan mata.

Bagi publik, kebijakan ini berpotensi mengubah relasi antara pemerintah daerah, kontraktor, dan masyarakat. Dengan audit ketat dan keterlibatan warga, proyek infrastruktur tidak lagi menjadi urusan tertutup. Setiap hasil pembangunan memiliki konsekuensi yang jelas dan terukur.

Di tengah tuntutan pembangunan yang terus meningkat, pendekatan Dedi Mulyadi menempatkan kualitas sebagai nilai utama. Bukan sekadar mengejar serapan anggaran, tetapi memastikan bahwa pembangunan benar-benar memberi dampak dan layak dipertanggungjawabkan.

Jika konsisten diterapkan, kebijakan ini dapat menjadi preseden penting dalam pengelolaan proyek daerah. Bukan hanya bagi Jawa Barat, tetapi juga sebagai referensi bagi daerah lain yang menghadapi tantangan serupa. Di sinilah relevansi langkah Dedi Mulyadi terasa, bukan sebagai sensasi kebijakan, melainkan sebagai upaya menata ulang makna tanggung jawab dalam pembangunan publik.