Pesan Keras Dedi Mulyadi ke Kontraktor, Bangun Asal-Asalan Jangan Harap Dibayar

Gadget – Isu kualitas proyek infrastruktur kembali menjadi sorotan di awal 2026, terutama ketika pemerintah daerah menghadapi tekanan anggaran dan tuntutan publik yang semakin tinggi. Di tengah situasi tersebut, langkah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terasa relevan karena menyentuh langsung akar masalah yang selama ini kerap dipertanyakan, yakni kualitas pembangunan yang dibiayai uang publik.

Dedi Mulyadi menyampaikan sikap tegas terhadap proyek-proyek infrastruktur di Jawa Barat yang dikerjakan pada tahun anggaran 2025. Ia menegaskan bahwa pemerintah provinsi tidak akan melunasi pembayaran secara utuh kepada kontraktor apabila hasil pekerjaan dinilai berkualitas rendah atau tidak sesuai standar. Penegasan ini disampaikan meskipun dana pelunasan sudah tersedia di kas daerah.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat diketahui telah menyiapkan anggaran sebesar Rp621 miliar untuk melunasi sisa tagihan proyek. Namun bagi Dedi, ketersediaan dana tidak otomatis berarti pembayaran akan dilakukan tanpa syarat. Ia menempatkan audit lapangan sebagai penentu utama sebelum dana tersebut dicairkan.

Menurut Dedi, audit tersebut akan mengklasifikasikan hasil pekerjaan ke dalam kategori sangat baik, baik, atau kurang baik. Hasil penilaian inilah yang akan menentukan apakah pembayaran dilakukan secara penuh atau tidak. Dalam pandangannya, mekanisme ini menjadi cara paling adil untuk memastikan uang publik dibelanjakan secara bertanggung jawab.

Dedi secara terbuka menyatakan tidak akan berkompromi dengan pengerjaan yang asal-asalan. Baginya, kualitas proyek bukan sekadar urusan teknis, melainkan cerminan komitmen pemerintah dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Ia menegaskan bahwa proyek dengan kualitas kurang baik tidak akan menerima pembayaran penuh.

Pendekatan ini menunjukkan perubahan nada dalam pengelolaan proyek infrastruktur daerah. Selama ini, kritik publik kerap diarahkan pada proyek yang cepat rusak, tidak sesuai spesifikasi, atau minim manfaat jangka panjang. Pernyataan Dedi memberi sinyal bahwa pemerintah provinsi ingin memutus pola lama yang dianggap merugikan masyarakat.

Dalam penjelasannya, Dedi juga mengaitkan kebijakan ini dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Ia menekankan bahwa dana yang digunakan untuk membayar proyek berasal dari uang publik, sehingga penggunaannya harus bisa dipertanggungjawabkan secara terbuka.

Sumber dana pelunasan tersebut, menurut Dedi, berasal dari Dana Alokasi Umum serta penerimaan pajak kendaraan bermotor yang masuk setiap hari ke kas daerah. Ia bahkan menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Jawa Barat yang taat membayar pajak, karena kontribusi tersebut memperkuat kondisi keuangan provinsi.

Dedi menyebut kepatuhan warga dalam membayar pajak sebagai fondasi penting pembangunan daerah. Karena itu, ia merasa memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar menghasilkan pembangunan yang layak dan berkualitas.

Selain mengandalkan audit internal, Dedi juga membuka ruang partisipasi publik dalam pengawasan proyek. Ia mengajak masyarakat Jawa Barat untuk aktif melaporkan kondisi proyek pembangunan di lingkungan masing-masing melalui media sosial. Langkah ini dimaksudkan agar pemerintah mendapatkan gambaran langsung dari mata publik.

Menurut Dedi, keterlibatan masyarakat akan membantu menciptakan kontrol kualitas yang lebih objektif. Laporan warga dapat menjadi bahan evaluasi tambahan bagi pemerintah dalam menilai hasil pekerjaan kontraktor. Dengan cara ini, pengawasan tidak hanya dilakukan dari balik meja, tetapi juga dari lapangan.

Kebijakan ini muncul di tengah sorotan terhadap kondisi keuangan Pemprov Jawa Barat pada akhir 2025. Untuk pertama kalinya, saldo Rekening Kas Umum Daerah tercatat hanya tersisa Rp500.000. Kondisi ini memicu terjadinya tunda bayar kepada kontraktor dengan nilai mencapai Rp621 miliar pada APBD 2025.

Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, mengakui situasi tersebut. Ia menjelaskan bahwa kondisi keuangan itu dipengaruhi oleh penetapan target pendapatan yang sangat agresif, sementara belanja publik dilakukan secara maksimal. Akibatnya, realisasi belanja melampaui kemampuan pendapatan yang ditargetkan.

Menurut Herman, target pendapatan dipasang di atas rata-rata, sementara belanja didorong untuk mendukung program-program pembangunan. Dari sisi belanja, kinerja dinilai tinggi, namun dari sisi pendapatan, target yang ambisius membuat tekanan kas tidak terhindarkan.

Dalam konteks inilah, sikap tegas Dedi Mulyadi terhadap kualitas proyek menjadi semakin bermakna. Di tengah keterbatasan fiskal, pemerintah provinsi tidak memiliki ruang untuk membayar pekerjaan yang tidak memenuhi standar. Setiap keputusan pembayaran harus benar-benar didasarkan pada kualitas dan manfaat nyata.

Langkah ini juga dapat dibaca sebagai pesan langsung kepada kontraktor. Bahwa di era kepemimpinan Dedi Mulyadi, kualitas bukan lagi sekadar formalitas administrasi, melainkan syarat utama untuk menerima pembayaran penuh. Kontraktor dituntut bekerja dengan standar tinggi karena risiko finansial kini berada di depan mata.

Bagi publik, kebijakan ini berpotensi mengubah relasi antara pemerintah daerah, kontraktor, dan masyarakat. Dengan audit ketat dan keterlibatan warga, proyek infrastruktur tidak lagi menjadi urusan tertutup. Setiap hasil pembangunan memiliki konsekuensi yang jelas dan terukur.

Di tengah tuntutan pembangunan yang terus meningkat, pendekatan Dedi Mulyadi menempatkan kualitas sebagai nilai utama. Bukan sekadar mengejar serapan anggaran, tetapi memastikan bahwa pembangunan benar-benar memberi dampak dan layak dipertanggungjawabkan.

Jika konsisten diterapkan, kebijakan ini dapat menjadi preseden penting dalam pengelolaan proyek daerah. Bukan hanya bagi Jawa Barat, tetapi juga sebagai referensi bagi daerah lain yang menghadapi tantangan serupa. Di sinilah relevansi langkah Dedi Mulyadi terasa, bukan sebagai sensasi kebijakan, melainkan sebagai upaya menata ulang makna tanggung jawab dalam pembangunan publik.

Dapatkan informasi terbaru seputar Gadget, Anime, Game, Tech dan Berita lainnya setiap hari melalui social media Gadget VIVA. Ikuti kami di :
Instagram	@gadgetvivacoid
Facebook	Gadget VIVA.co.id
X (Twitter)	@gadgetvivacoid
Whatsapp Channel	Gadget VIVA
Google News	Gadget