CEO OnePlus Pete Lau Resmi Buronan Taiwan, Diduga Rekrut 70 Engineer Ilegal
- Istimewa
- Pemerintah Taiwan resmi mengeluarkan surat penangkapan terhadap CEO OnePlus, Pete Lau.
- Lau diduga merekrut lebih dari 70 engineer Taiwan secara ilegal tanpa izin resmi.
- OnePlus menggunakan skema perusahaan cangkang untuk mendirikan pusat R&D tanpa pengawasan.
- Pelanggaran serius ini menyasar Undang-Undang Hubungan Lintas Selat (Cross-Strait Act).
Dunia teknologi kembali terguncang. Pemerintah Taiwan secara resmi mengeluarkan surat penangkapan terhadap CEO OnePlus, Pete Lau. Keputusan ini menjadikan Pete Lau buronan Taiwan atas dugaan pelanggaran serius terhadap aturan ketenagakerjaan lintas negara. Pihak berwenang menuding petinggi perusahaan smartphone asal China tersebut melanggar hukum Taiwan.
Kejaksaan Distrik Shilin Taiwan mengungkapkan praktik gelap OnePlus. Mereka menduga OnePlus merekrut lebih dari 70 tenaga kerja engineer Taiwan tanpa mengantongi persetujuan resmi dari pemerintah setempat. Investigasi mendalam yang dilakukan jaksa menunjukkan bahwa kasus ini melibatkan skema canggih untuk menghindari pengawasan hukum.
Taktik Perusahaan Cangkang dan Perekrutan Diam-diam
Jaksa penyelidik meyakini OnePlus telah menjalankan operasi perekrutan ilegal ini selama beberapa tahun. Perusahaan teknologi itu diduga sengaja menggunakan taktik licik untuk menghindari regulasi ketat Taiwan. Pertama-tama, OnePlus mendirikan sebuah entitas yang berfungsi sebagai "perusahaan cangkang" di Hong Kong.
Selanjutnya, entitas Hong Kong ini membuka cabang di Taiwan pada tahun 2015. Cabang tersebut beroperasi sebagai pusat penelitian dan pengembangan (research and development/R&D) untuk produk ponsel OnePlus. Namun, OnePlus tidak pernah memperoleh persetujuan yang diwajibkan oleh pemerintah Taiwan. Berdasarkan hukum yang berlaku, perusahaan asal China wajib mendapatkan izin khusus sebelum membuka kantor atau mempekerjakan sumber daya manusia lokal.
Para jaksa menilai, penggunaan skema perusahaan cangkang ini menunjukkan upaya sistematis. Tujuannya adalah menyamarkan identitas asli perusahaan demi menghindari pembatasan dan pengawasan ketat regulator Taiwan.
Peran Dua Warga Taiwan dalam Skema Perekrutan
Kasus ini tidak hanya menyeret CEO OnePlus, Pete Lau. Otoritas Taiwan juga mendakwa dua warga negara Taiwan, yakni seorang pria bermarga Lin dan seorang wanita bermarga Cheng. Kedua individu tersebut diduga kuat bertindak sebagai perantara kunci dalam proses perekrutan.
Mereka berperan penting menjaring para engineer Taiwan untuk bekerja di bawah naungan OnePlus. Lebih dari itu, Lin dan Cheng bertugas mengalirkan dana perekrutan karyawan dari Taiwan menuju China. Keduanya secara efektif menjadi penghubung antara perusahaan China tersebut dengan tenaga kerja lokal yang direkrut tanpa izin resmi. Kejaksaan Distrik Shilin mendakwa mereka bersama Pete Lau sebagai otak utama operasi ilegal.
Melanggar Regulasi Kunci: UU Cross-Strait Act
Otoritas Taiwan menggarisbawahi bahwa langkah OnePlus ini melanggar Undang-Undang Hubungan Lintas Selat (Cross-Strait Act). Regulasi ini secara spesifik mengatur hubungan bisnis, investasi, dan ketenagakerjaan antara Taiwan dan China daratan. UU tersebut secara tegas mewajibkan perusahaan China memperoleh izin pemerintah Taiwan sebelum merekrut tenaga kerja lokal.
Aktivitas R&D yang dijalankan OnePlus di Taiwan dianggap sebagai pelanggaran serius. Sektor ini dianggap strategis karena berkaitan langsung dengan pengembangan teknologi dan pemanfaatan sumber daya manusia yang krusial bagi Taiwan. Pelanggaran Cross-Strait Act inilah yang memicu dikeluarkannya surat penangkapan terhadap Pete Lau buronan Taiwan.
Implikasi Kasus Pete Lau dan Pengawasan Bisnis China di Taiwan
Kejaksaan Distrik Shilin telah mengeluarkan surat penangkapan resmi. Status Pete Lau kini masuk dalam daftar buronan otoritas Taiwan. Sampai saat artikel ini ditulis, keberadaan Lau belum terkonfirmasi, dan baik OnePlus maupun Lau belum memberikan pernyataan resmi terkait tuduhan tersebut.
Kasus ini mempertegas peningkatan ketegangan antara Taiwan dan bisnis teknologi asal China. Selama beberapa tahun terakhir, pemerintah Taiwan secara signifikan memperketat pengawasan. Mereka memfokuskan perhatian pada perusahaan China yang beroperasi di sektor teknologi, semikonduktor, dan kecerdasan buatan. Langkah ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk melindungi sumber daya manusia strategis serta mencegah penyalahgunaan regulasi investasi dan ketenagakerjaan oleh perusahaan dari China daratan.
