Pesan Keras Dedi Mulyadi ke Kontraktor, Bangun Asal-Asalan Jangan Harap Dibayar

Gadget – Isu kualitas proyek infrastruktur kembali menjadi sorotan di awal 2026, terutama ketika pemerintah daerah menghadapi tekanan anggaran dan tuntutan publik yang semakin tinggi. Di tengah situasi tersebut, langkah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terasa relevan karena menyentuh langsung akar masalah yang selama ini kerap dipertanyakan, yakni kualitas pembangunan yang dibiayai uang publik.

Dedi Mulyadi menyampaikan sikap tegas terhadap proyek-proyek infrastruktur di Jawa Barat yang dikerjakan pada tahun anggaran 2025. Ia menegaskan bahwa pemerintah provinsi tidak akan melunasi pembayaran secara utuh kepada kontraktor apabila hasil pekerjaan dinilai berkualitas rendah atau tidak sesuai standar. Penegasan ini disampaikan meskipun dana pelunasan sudah tersedia di kas daerah.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat diketahui telah menyiapkan anggaran sebesar Rp621 miliar untuk melunasi sisa tagihan proyek. Namun bagi Dedi, ketersediaan dana tidak otomatis berarti pembayaran akan dilakukan tanpa syarat. Ia menempatkan audit lapangan sebagai penentu utama sebelum dana tersebut dicairkan.

Menurut Dedi, audit tersebut akan mengklasifikasikan hasil pekerjaan ke dalam kategori sangat baik, baik, atau kurang baik. Hasil penilaian inilah yang akan menentukan apakah pembayaran dilakukan secara penuh atau tidak. Dalam pandangannya, mekanisme ini menjadi cara paling adil untuk memastikan uang publik dibelanjakan secara bertanggung jawab.

Dedi secara terbuka menyatakan tidak akan berkompromi dengan pengerjaan yang asal-asalan. Baginya, kualitas proyek bukan sekadar urusan teknis, melainkan cerminan komitmen pemerintah dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Ia menegaskan bahwa proyek dengan kualitas kurang baik tidak akan menerima pembayaran penuh.

Pendekatan ini menunjukkan perubahan nada dalam pengelolaan proyek infrastruktur daerah. Selama ini, kritik publik kerap diarahkan pada proyek yang cepat rusak, tidak sesuai spesifikasi, atau minim manfaat jangka panjang. Pernyataan Dedi memberi sinyal bahwa pemerintah provinsi ingin memutus pola lama yang dianggap merugikan masyarakat.

Dalam penjelasannya, Dedi juga mengaitkan kebijakan ini dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Ia menekankan bahwa dana yang digunakan untuk membayar proyek berasal dari uang publik, sehingga penggunaannya harus bisa dipertanggungjawabkan secara terbuka.

Halaman Selanjutnya

Sumber dana pelunasan tersebut, menurut Dedi, berasal dari Dana Alokasi Umum serta penerimaan pajak kendaraan bermotor yang masuk setiap hari ke kas daerah. Ia bahkan menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Jawa Barat yang taat membayar pajak, karena kontribusi tersebut memperkuat kondisi keuangan provinsi.