Demo Ricuh di Polda DIY! Massa Serbu, Dobrak Pagar, Polisi Siaga Penuh
- tvonenews
LBH Yogyakarta Bantah Terlibat: “Itu Bukan Inisiatif Kami”
Salah satu elemen paling kontroversial dari aksi ini adalah pencantuman nama LBH Yogyakarta dan Satgas PPKS Srikandi UGM dalam pamflet ajakan. Namun, Julian Dwi Prasetia, Direktur LBH Yogyakarta, dengan tegas membantah keterlibatan lembaganya.
“Kami memang gak tahu akan ada rencana aksi di Polda DIY dalam pamflet tersebut,” ujar Julian saat dihubungi, Selasa (24/2/2026).
Ia menjelaskan bahwa LBH telah melakukan klarifikasi langsung ke akun media sosial yang mencantumkan nama mereka. Menurut Julian, pencantuman kontak person LBH dalam pamflet tanpa izin adalah tindakan yang “kurang elok”, apalagi karena lembaganya tidak terlibat dalam perencanaan atau pelaksanaan aksi.
Meski demikian, Julian menegaskan bahwa LBH tetap membuka pintu bagi siapa pun yang membutuhkan bantuan hukum, termasuk peserta aksi. Mereka bisa menghubungi layanan aduan resmi LBH Yogyakarta jika mengalami pelanggaran hak selama demonstrasi.
Respons Aparat: Siaga Penuh tapi Hindari Eskalasi
Polda DIY tampaknya telah mengantisipasi potensi kerusuhan. Sejak siang, personel berseragam lengkap telah berjaga di sekitar markas. Kawat berduri, barikade logam, dan formasi pasukan anti huru-hara dikerahkan namun tanpa penggunaan kekerasan berlebihan.
Hingga pukul 19.00 WIB, situasi mulai mereda. Massa membubarkan diri secara bertahap, meski ketegangan masih terasa di sekitar kawasan Ringroad Utara. Belum ada laporan korban luka atau penangkapan massal, menunjukkan bahwa aparat berusaha menjaga stabilitas tanpa memperburuk konflik.
Analisis: Apa yang Memicu Kemarahan Publik?
Meski tidak disebutkan isu spesifik, aksi ini kemungkinan besar merupakan akumulasi kemarahan terhadap serangkaian insiden kekerasan aparat dalam beberapa pekan terakhir baik di Yogyakarta maupun secara nasional. Isu seperti penyalahgunaan wewenang, penangkapan sewenang-wenang, atau kekerasan dalam penanganan demo sering kali memicu reaksi keras dari kelompok aktivis.
Retorika “polisi pembunuh negara” juga mencerminkan krisis kepercayaan terhadap institusi keamanan, terutama di kalangan generasi muda dan komunitas akademik. Fakta bahwa aksi ini terjadi di kota pelajar seperti Yogyakarta pusat gerakan mahasiswa sejak era Reformasi menunjukkan bahwa semangat perlawanan terhadap ketidakadilan masih hidup.
