Tarif, Senjata, dan Travel Ban: Kontroversi Kebijakan Trump yang Mengguncang Hubungan Indonesia-AS

Sejak kembali menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat pada Januari 2025, Donald Trump kembali meluncurkan berbagai kebijakan yang tidak hanya memicu perdebatan di dalam negeri, tetapi juga berdampak langsung pada sejumlah negara mitra, termasuk Indonesia. Di tengah semangat "America First" yang kembali digaungkan, hubungan dagang dan diplomatik antara Jakarta dan Washington pun ikut goyah. Berikut rangkuman lima isu kontroversial yang menyoroti bagaimana kebijakan Trump memengaruhi Indonesia.

1. Tarif Tinggi: Dagang atau Tekanan Politik?

Salah satu kebijakan paling mencolok datang dari ancaman Trump untuk mengenakan tarif tinggi hingga 32% terhadap ekspor Indonesia. Meski akhirnya, lewat negosiasi alot yang berlangsung selama beberapa bulan, kedua negara sepakat pada tarif tetap sebesar 19%. Sebagai imbalannya, Indonesia menyetujui pembelian 50 unit pesawat Boeing, produk energi senilai US$15 miliar, dan komoditas pertanian AS sebesar US$4,5 miliar.

Namun, kesepakatan ini bukan tanpa kritik. Banyak pelaku usaha dalam negeri menilai tarif tersebut akan menekan daya saing produk ekspor seperti tekstil, elektronik, dan kelapa sawit. Di sisi lain, konsumen AS juga diprediksi harus membayar lebih mahal untuk barang-barang yang sebelumnya terjangkau dari Indonesia.

2. Tekanan dalam Pembelian Alutsista

Kebijakan luar negeri Trump juga terasa dalam sektor pertahanan. Untuk mencegah Indonesia membeli jet tempur Sukhoi Su-35 dari Rusia dan kapal perang dari Tiongkok, pemerintah AS menggunakan Undang-Undang CAATSA sebagai senjata diplomatik. Tekanan tersebut akhirnya membuat Indonesia mundur dari rencana pembelian tersebut, demi menghindari risiko sanksi ekonomi dari Washington.

Situasi ini menimbulkan kekhawatiran tentang kedaulatan pertahanan Indonesia. Banyak pengamat menilai, langkah tersebut menunjukkan betapa kuatnya pengaruh Amerika dalam menentukan arah kebijakan strategis Indonesia.