Data Pemilu 2024 Bocor, KPU Didesak Tanggung Jawab

Gadget – Data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 diduga bocor. Hal ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat, terutama terkait potensi penyalahgunaan data.

Kekhawatiran masyarakat tersebut semakin meningkat setelah data yang diklaim sebagai data DPT milik KPU dibocorkan oleh akun bernama Jimbo di BreachForums pada Senin (27/11).

Jimbo mematok harga untuk 204 juta data warga Indonesia yang bocor tersebut sekitar USD 74000 atau sekitar Rp 1,1 miliar.

Dalam unggahannya, akun Jimbo melampirkan sampel data yang memuat nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), tanggal lahir, hingga alamat.

Sampel tersebut juga memuat data sejumlah pemilih yang berada di luar negeri.

Jimbo mengklaim memiliki lebih dari 250 juta data.

Ia juga menyediakan sekitar 500 ribu data sebagai sampel.

Menindaklanjuti dugaan kebocoran data itu, Komisi I DPR meminta KPU bertanggung jawab.

Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari mengatakan hal ini berdasarkan UU 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP).

"Bahwa sampai kecolongan ini harus tanggung jawab KPU. Dalam hal ini yang salah adalah KPU. Langsung kita bisa mengatakan yang salah KPU sebagai pengelola data pemilu kalau mengikuti UU PDP," kata Kharis dalam rapat kerja bersama Menkominfo di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (29/11).

Kharis mengatakan UU PDP mengatur pelaku pembocoran data memang harus diusut.

Namun, hal itu merupakan langkah selanjutnya.

Ia menekankan pengelola data wajib bertanggung jawab dalam menjamin keamanan data mereka.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menganggap kejadian ini sebagai peringatan bagi lembaga penyelenggara pemilu untuk menjaga keamanan data dengan baik.

"Ini menjadi warning bagi lembaga penyelenggara pemilu untuk menjaga keamanan data dengan baik. Ini penting karena data pemilu adalah data yang sensitif," kata Budi dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu.

Budi juga mengatakan Kominfo telah mengantongi dugaan awal terkait kebocoran data DPT Pemilu 2024.

Ia menjelaskan kesimpulan sementara, pelaku punya kepentingan ekonomi dengan berencana memperjualbelikan data tersebut.

"Ini enggak ada motif politik, ini motif bisnis. Karena supaya publik jangan resah dulu," ujar Budi.

KPU sendiri telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki dugaan kebocoran data DPT Pemilu 2024.

Tim tersebut terdiri dari perwakilan KPU, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim), Badan Intelijen Negara (BIN), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan data DPT tak hanya dipegang oleh KPU.

Ia menyebut berdasarkan UU Pemilu, sejumlah pihak juga memegang data tersebut.

"UU Pemilu mengamanatkan kepada KPU untuk menyampaikan DPT softcopy kepada partai politik peserta pemilu 2024 dan juga Bawaslu," kata Hasyim dalam keterangan tertulis, Rabu.

KPU juga telah meminta masyarakat untuk tidak panik dan tetap tenang.

KPU menjamin keamanan data pemilu dan akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan data.