Pemerintah Keliru? Blokir Cloudflare Justru Ancam Ribuan Situs Sah di Indonesia
- Cloudflare
Gadget – Rencana Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk memblokir akses ke Cloudflare sebagai bagian dari upaya memberantas situs judi online (judol) menuai kritik tajam dari kalangan ahli keamanan siber. Langkah yang diambil karena Cloudflare belum memenuhi kewajiban pendaftaran sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat dinilai tidak proporsional, tidak efektif, dan berpotensi merusak ekosistem internet nasional.
Afif Hidayatullah, pengamat keamanan siber dari ITSEC Asia, menegaskan bahwa masalah utamanya bukan pada infrastruktur, melainkan pada konten ilegal itu sendiri. “Rencana itu kurang tepat sasaran. Masalahnya ada di situs judi, bukan di penyedia infrastruktur seperti Cloudflare,” ujarnya saat dihubungi KompasTekno.
Artikel ini mengupas mengapa memblokir Cloudflare adalah langkah berisiko tinggi, bagaimana pendekatan yang lebih presisi bisa diterapkan, serta mengapa kebijakan PSE tidak cukup efektif dalam memerangi judi online.
Apa Itu Cloudflare? Bukan Situs Judi, Tapi “Pelindung” Ribuan Situs Sah
Sebelum membahas kontroversi, penting memahami peran Cloudflare dalam ekosistem internet.
Cloudflare adalah perusahaan infrastruktur web global yang menyediakan layanan keamanan, kecepatan, dan stabilitas bagi jutaan situs di seluruh dunia termasuk situs pemerintah, UMKM, media, e-commerce, dan startup Indonesia. Fungsinya mirip “perisai” digital:
- Mempercepat akses situs melalui jaringan CDN (Content Delivery Network)
- Melindungi dari serangan DDoS
- Menyediakan enkripsi HTTPS
- Mengelola lalu lintas jaringan secara cerdas
Dengan kata lain, Cloudflare bukan pemilik konten, melainkan penyedia layanan infrastruktur seperti jalan tol yang dipakai oleh banyak kendaraan, baik legal maupun ilegal.
Jika pemerintah memblokir Cloudflare, bukan hanya situs judi yang terdampak, tapi juga ribuan situs sah yang mengandalkannya. Ini ibarat menutup seluruh jalan tol hanya karena ada satu mobil pencuri yang lewat.
Mengapa Blokir Cloudflare Salah Sasaran?
Menurut Afif, ada tiga alasan utama mengapa langkah ini tidak efektif dan kontraproduktif:
1. Tidak Menyelesaikan Akar Masalah
Situs judi online bersifat sangat dinamis. Mereka bisa membuat domain baru dalam hitungan menit, bahkan menggunakan layanan selain Cloudflare jika diperlukan. Memblokir satu penyedia infrastruktur tidak menghentikan operasional judol, hanya memaksa mereka pindah platform.
2. Merugikan Ekosistem Digital Nasional
Ratusan hingga ribuan bisnis digital Indonesia menggunakan Cloudflare untuk keamanan dan performa. Pemblokiran akan menyebabkan:
- Situs UMKM down atau lambat
- Layanan e-government terganggu
- Startup kehilangan akses ke tools keamanan global
- Biaya operasional naik karena harus migrasi darurat
3. Pendekatan yang Lebih Cerdas Sudah Tersedia
Cloudflare sudah memiliki mekanisme take-down domain ilegal yang responsif asalkan pemerintah menyediakan daftar domain spesifik dan dasar hukum yang jelas.
“Pemerintah tinggal menyediakan daftar domain yang harus diputus, Cloudflare bisa mengeksekusi dalam hitungan jam,” jelas Afif.
Pendekatan Presisi: Fokus pada Domain, Bukan Infrastruktur
Alih-alih memblokir seluruh layanan Cloudflare, Afif merekomendasikan strategi berbasis ketepatan sasaran:
1. Membangun Saluran Komunikasi Cepat dengan Cloudflare
Komdigi harus menjalin kerja sama langsung dengan Cloudflare untuk:
- Mengajukan permintaan take-down domain judi
- Meminta penghapusan DNS record
- Menonaktifkan proxy/cache untuk domain ilegal
Cloudflare sudah terbiasa menerima permintaan serupa dari pemerintah AS, Uni Eropa, dan negara lain selama disertai bukti dan legalitas.
2. Tingkatkan Deteksi Otomatis Domain “Hit-and-Run”
Situs judi sering menggunakan domain throwaway yang aktif hanya beberapa jam. Solusinya:
- Gunakan AI untuk memindai pola pendaftaran domain mencurigakan
- Pantau perubahan DNS dan alamat IP secara real-time
- Kolaborasi dengan registrar domain global
3. Libatkan ISP Lokal untuk Filter Level DNS/HTTP
Internet Service Provider (ISP) seperti Telkomsel, IndiHome, atau Biznet bisa:
- Memblokir akses ke domain judi spesifik di level DNS
- Menyaring lalu lintas HTTP berdasarkan daftar hitam
- Memberikan notifikasi kepada pengguna saat mengakses situs ilegal
- Pendekatan ini lebih efektif, lebih murah, dan minim dampak samping.
PSE Tidak Cukup: Registrasi Administratif ≠ Kontrol Konten
Komdigi berdalih bahwa Cloudflare wajib mendaftar sebagai PSE sesuai Peraturan Menteri Kominfo No. 5/2020. Namun, Afif menilai proses PSE hanya bersifat administratif, dan tidak memberikan kontrol nyata atas konten.
“PSE hanya proses administratif. Tidak akan otomatis mencegah situs judi memakai Cloudflare. Situs judi bisa mendaftar ulang dengan domain baru dalam hitungan menit dan tetap memakai layanan Cloudflare,” paparnya.
Lebih lanjut, ia menekankan:
“Teknisnya, kontrol tidak ada di Cloudflare. Cloudflare cuma gerbang, bukan pemilik konten.”
Artinya, mendaftarkan Cloudflare sebagai PSE tidak akan menghentikan judi online karena operator judol tidak perlu identitas resmi untuk menggunakan layanan infrastruktur.
Apa yang Bisa Terjadi Jika Cloudflare Diblokir?
Jika Komdigi tetap menjalankan ancaman pemblokiran per 19 November 2025 (plus 14 hari kerja), dampaknya bisa meluas:
- Situs pemerintah yang menggunakan Cloudflare (misalnya untuk keamanan DDoS) bisa lambat atau tidak bisa diakses
- Platform edukasi dan kesehatan digital mengalami gangguan
- Startup teknologi kehilangan akses ke tools keamanan global, membuat mereka rentan serangan siber
- Indonesia dipandang sebagai negara yang tidak ramah infrastruktur digital global
Paradoksnya, situs judi online justru bisa bertahan dengan beralih ke penyedia infrastruktur lain yang tidak terblokir seperti Akamai, Fastly, atau layanan lokal.
Kesimpulan: Perangi Judi Online dengan Cerdas, Bukan dengan Palu Godam
Memerangi judi online memang penting terutama karena dampak sosial dan finansialnya yang merusak. Namun, metode yang digunakan harus proporsional, efektif, dan tidak merugikan pihak tak bersalah.
Seperti kata Afif Hidayatullah:
“Jangan mengorbankan ekosistem internet demi mengejar situs yang sebenarnya bisa diatasi dengan pendekatan lebih presisi.”
Pemerintah memiliki alat yang tepat: daftar domain, kerja sama internasional, dan koordinasi dengan ISP. Yang dibutuhkan bukan pemblokiran massal, tapi strategi siber yang cerdas, cepat, dan berbasis data.
Jika tidak, langkah “anti-judi” justru bisa menjadi bencana bagi masa depan internet Indonesia dan para pelaku judi online akan tertawa di balik layar, sambil membuka domain baru esok pagi.
| Dapatkan informasi terbaru seputar Gadget, Anime, Game, Tech dan Berita lainnya setiap hari melalui social media Gadget VIVA. Ikuti kami di : | |
|---|---|
| @gadgetvivacoid | |
| Gadget VIVA.co.id | |
| X (Twitter) | @gadgetvivacoid |
| Whatsapp Channel | Gadget VIVA |
| Google News | Gadget |
