Biaya Admin E-commerce Mencekik: Kenapa Seller Merugi?

Biaya Admin E-commerce Mencekik: Kenapa Seller Merugi?
Sumber :
  • Istimewa

Strategi Bertahan Seller di Tengah Tekanan Biaya Operasional

Tokopedia TikTok Shop Blokir 250.000 Akun, Rilis Fitur Baru

Kenaikan biaya admin memaksa seller, seperti Decka yang menjual perlengkapan rumah tangga (home supplies), untuk menyesuaikan harga jual. Sayangnya, strategi ini justru berdampak pada penurunan pendapatan.

Decka mengatakan, setelah harga jual naik, pembeli cenderung mencari harga yang lebih murah dari kompetitor. Selain itu, seller juga harus mengikuti program promosi platform agar penjualan meningkat.

BukuWarung Cetak 60 Juta Transaksi, Akselerasi Digitalisasi UMKM

Ironisnya, program promosi tersebut justru menambah beban biaya administrasi. Akibatnya, harga jual menjadi kurang realistis di mata konsumen. Pada saat yang sama, nominal diskon yang diberikan platform semakin kecil, menurunkan minat beli pelanggan.

Harapan Regulasi Baru: Menanti Batas Maksimal Biaya Admin

Tokopedia-TikTok Shop Buka Suara soal Regulasi Biaya Admin

Para seller mendesak platform e-commerce untuk menerapkan kebijakan yang lebih transparan dan adil. Mereka meminta aplikasi lebih memahami kebutuhan penjual dan bersikap netral dalam menentukan biaya.

Sebuah angin segar datang dari Kementerian Perdagangan (Kemendag). Pemerintah saat ini tengah merevisi Permendag Nomor 31 Tahun 2023. Revisi ini diharapkan dapat memperkuat daya saing produk UMKM di pasar digital Indonesia.

Analisis Dampak Ekonomi Digital ke Depan

Revisi Permendag 31/2023 menjadi momentum krusial bagi ekosistem e-commerce. Para seller berharap Kemendag dapat menetapkan batas maksimal Biaya Admin E-commerce yang wajar.

Decka mengusulkan, pemerintah bisa mempertimbangkan subsidi silang biaya admin khusus untuk UMKM. Skema ini penting agar UMKM dapat tetap bertahan berjualan di platform digital. Selain penetapan batas, Decka juga menekankan perlunya pengembangan program promo lain oleh platform dengan biaya admin yang lebih realistis. Pemerintah menargetkan penyelesaian regulasi ini dalam waktu dekat, setelah proses revisi yang dimulai sejak akhir 2025.