Aturan PP Tunas Berlaku: Ini Sanksi PSE yang Tak Patuh

• Pemerintah resmi menetapkan Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026 untuk memperkuat perlindungan anak di ruang digital.
• Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang melanggar kewajiban akan menghadapi prosedur pemanggilan hingga tiga kali.
• Direktorat Jenderal berwenang menjatuhkan sanksi administratif langsung jika platform bersikap tidak kooperatif.

---

Kementerian Komunikasi dan Digital resmi memperketat pengawasan platform digital melalui Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026. Regulasi ini merupakan aturan pelaksana PP Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas). Pemerintah kini memiliki dasar hukum kuat untuk memberikan Sanksi PSE PP Tunas bagi perusahaan teknologi yang abai terhadap keamanan anak-anak.

Mekanisme Pemanggilan dan Sanksi PSE PP Tunas

Berdasarkan Pasal 42 dalam beleid tersebut, Direktorat Jenderal akan memanggil PSE yang terindikasi melanggar aturan perlindungan anak. Proses pemanggilan ini berlangsung secara formal melalui surat tertulis maupun saluran elektronik resmi.

Kementerian mengirimkan pemberitahuan tertulis ke alamat hukum PSE yang terdaftar. Jika alamat tidak valid atau berubah tanpa laporan, pemerintah akan mengumumkan pemanggilan tersebut melalui situs resmi kementerian sebagai surat pemberitahuan sah.

Prosedur Pemanggilan Tiga Tahap

Pemerintah menerapkan prosedur yang sangat terukur sebelum menjatuhkan hukuman. Pemanggilan terhadap PSE bertujuan untuk meminta keterangan, memberikan ruang pembelaan diri, serta menjelaskan konsekuensi sanksi administratif yang mengancam platform tersebut.

Berikut adalah tahapan pemanggilan yang diatur dalam aturan terbaru:

1. Pemanggilan Pertama: Menentukan jadwal dan lokasi pemeriksaan berdasarkan domisili PSE.

2. Pemanggilan Kedua: Dilakukan maksimal tujuh hari setelah jadwal pertama jika PSE mangkir.

3. Pemanggilan Ketiga: Upaya terakhir yang dikirimkan tujuh hari setelah pemanggilan kedua gagal.

Jika platform tetap tidak hadir hingga pemanggilan ketiga, Direktur Jenderal memiliki wewenang penuh. Pemerintah akan langsung menjatuhkan sanksi administratif berdasarkan bukti dan keterangan yang tersedia tanpa perlu pemeriksaan lebih lanjut.

Pembatasan Akun Anak dan Platform Terdampak

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa kebijakan ini mencakup langkah preventif yang drastis. Pemerintah akan menunda dan menonaktifkan akses akun bagi anak di bawah usia 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi.

Implementasi kebijakan ini akan mulai berlaku serentak pada 28 Maret 2026. Langkah ini menyasar media sosial besar dan layanan jejaring yang sering digunakan oleh anak-anak di Indonesia.

Beberapa platform yang masuk dalam daftar pengawasan ketat meliputi YouTube, TikTok, Facebook, dan Instagram. Selain itu, layanan seperti Threads, X (Twitter), Bigo Live, hingga platform game Roblox juga menjadi sasaran utama penertiban akun anak di bawah umur.

Dampak Implementasi Bagi Ekosistem Digital

Kehadiran regulasi ini menandai babak baru dalam kedaulatan perlindungan data anak di Indonesia. PSE kini tidak lagi bisa mengabaikan kewajiban mereka dalam memfilter konten dan membatasi akses bagi pengguna di bawah umur.

Penetapan Sanksi PSE PP Tunas ini bertujuan menciptakan ruang internet yang lebih aman dan sehat. Dengan pengawasan ketat dari Kementerian Komunikasi dan Digital, diharapkan semua penyedia layanan elektronik lebih bertanggung jawab dalam menjalankan operasional bisnis mereka di tanah air.