PP Tunas Berlaku: Platform Digital Wajib Lindungi Anak di Bawah 16 Tahun

• Pemerintah resmi mengaktifkan PP Nomor 17/2025 dan Permen Komdigi Nomor 9/2026 sebagai payung hukum perlindungan anak.
• Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) menegaskan platform global tidak bisa lagi berlindung di bawah standar kebijakan internasional.
• Risiko "pasar gelap digital" mengintai jika penutupan akun massal dilakukan tanpa sistem verifikasi usia yang andal dan transparan.

---

Pemerintah Indonesia mengambil langkah tegas untuk memperkuat perlindungan anak di ruang digital melalui pemberlakuan regulasi baru. Kehadiran Peraturan Pemerintah (PP) No. 17/2025 atau PP Tunas menjadi babak baru bagi kedaulatan hukum nasional. Aturan ini memaksa platform digital global untuk menyesuaikan model bisnis mereka dengan hukum lokal di Indonesia.

Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) menilai langkah ini merupakan tonggak krusial dalam tata kelola siber. Ketua Bidang Infratelnas Mastel, Sigit Puspito Wigati Jarot, menyatakan bahwa kebijakan ini adalah wujud nyata menjaga aset bangsa. Terutama dalam melindungi anak-anak di bawah usia 16 tahun dari dampak buruk dunia maya.

Kedaulatan Digital dan Tantangan Standar Global

Sigit menegaskan bahwa raksasa teknologi tidak boleh lagi menggunakan standar kebijakan global yang bersifat umum untuk menghindari aturan lokal. Menurutnya, standar global seringkali tidak cukup kuat untuk memitigasi risiko nyata yang terjadi di tingkat domestik.

Saat ini, banyak negara mulai menyoroti bahaya media sosial yang memicu kecanduan pada anak dan remaja. Gangguan kesehatan mental menjadi ancaman serius akibat algoritma yang tidak terkendali. Oleh karena itu, Mastel mendorong industri untuk lebih transparan dan membuka diri terhadap audit independen.

Urgensi Transparansi Algoritma Deteksi Usia

Industri teknologi perlu membuktikan efektivitas algoritma deteksi usia mereka di pasar Indonesia. Sigit mencatat adanya perbedaan antara keinginan regulator dan kapasitas operasional platform saat ini. Platform digital cenderung memperkuat fitur keamanan daripada menutup akun pengguna secara total.

Namun, Mastel melihat situasi ini bukan sekadar bentuk pembangkangan platform terhadap aturan. Hal ini mencerminkan adanya celah antara interpretasi regulasi dengan model bisnis industri yang sudah berjalan. Kompleksitas teknis dan dilema data pribadi menjadi faktor utama yang memicu resistensi platform.

Mitigasi Risiko dan Masa Depan Perlindungan Anak di Ruang Digital

Mastel memperingatkan pemerintah mengenai risiko munculnya "pasar gelap digital" jika sanksi blokir dilakukan secara drastis. Anak-anak berpotensi menggunakan VPN atau identitas palsu untuk tetap mengakses layanan digital. Kondisi ini justru akan membuat pengawasan terhadap mereka menjadi jauh lebih sulit bagi orang tua dan negara.

Sebagai solusi, Sigit mengusulkan kebijakan masa transisi yang mengedepankan prinsip kepatuhan bertahap (gradual compliance). Platform yang memiliki itikad baik dengan mengunci fitur secara otomatis (default-to-private) perlu diberikan waktu penyesuaian teknis. Langkah ini dianggap lebih bijak sebelum pemerintah menjatuhkan sanksi pemblokiran secara permanen.

Selain itu, Mastel mendesak perubahan model bisnis platform yang lebih beretika demi efektivitas perlindungan anak di ruang digital. Perusahaan teknologi harus berhenti melakukan monetisasi dari data pengguna di bawah usia 16 tahun. Perubahan fundamental ini menjadi kunci agar ruang digital Indonesia benar-benar aman bagi generasi mendatang.