Data KPU Dibobol Lagi, Data Pribadi 204 Juta Data Penduduk Indonesia Dijual Hacker.
- Teguh Aprianto di X | Breachforums
Gadget - Gelombang kekhawatiran kembali menyapu tanah air seiring dengan terjadinya kebocoran data pemilih pada tahun 2024.
Pada kali ini, data pribadi dari 204 juta warga Indonesia mengalami kebocoran dan disalahgunakan oleh seorang hacker yang menggemparkan.
Kisah ini bermula ketika Teguh Aprianto, seorang konsultan keamanan siber, mengungkapkan kebocoran ini pada Selasa, 28 November 2023.
Dalam keberaniannya menghadirkan fakta mengerikan ini, Teguh berbagi temuan melalui media sosial, khususnya di platform X (sebelumnya dikenal sebagai Twitter).
Dalam unggahannya, Teguh memamerkan potongan layar dari forum hacker Breachforums, tempat seorang bernama Jimbo dengan bangganya mengklaim telah berhasil meretas situs KPU.
Jimbo, hacker ini, menyatakan bahwa ia berhasil mencuri tak kurang dari 252 juta data pribadi penduduk Indonesia.
Namun, melalui proses penyaringan yang teliti, hanya tersisa 204.807.203 data pribadi unik setelah menghilangkan beberapa duplikasi.
Jimbo memberikan bukti nyata atas tindakannya dengan menampilkan tangkapan layar dari halaman situs KPU yang berhasil ia retas.
Data yang terbocor melibatkan informasi lengkap mulai dari NIK, NKK, no_ktp (Passport), Nama, tps_id, Difabel, ektp, jenis_kelamin, tanggal_lahir, tempat_lahir, kawin, alamat, rt, rw, dan sejumlah informasi lain yang sangat pribadi.
Tentu saja, segala ketidakberesan ini tidak lepas dari niat jahat Jimbo, yang dengan sangat berani mematok harga sekitar USD 74.000 atau sekitar Rp 1,1 miliar untuk 204 juta data warga Indonesia yang ia rampas.
Dampak dari kebocoran data ini sangat mengkhawatirkan, terutama mengingat tahun 2024 akan menjadi tahun pemilu.
Potensi penyalahgunaan data pribadi mencakup risiko penipuan, kampanye hitam, bahkan ancaman sabotase pemilu.
KPU, menyadari urgensi situasi ini, telah melaporkan kasus ini kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), berharap agar langkah-langkah preventif dapat segera diambil demi keamanan demokrasi di negeri ini.
