Standar Ganda Amerika: Iran Dihukum, Israel Dibiarkan Punya Nuklir?

"Ini berbahaya karena dunia akan semakin penuh konflik. Ketika negara-negara besar seperti China dan Rusia merasa perlu turun tangan untuk membantu Iran, situasi akan makin rumit," jelas Beni.

Kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan. Ketegangan antara kekuatan Barat dan Timur sudah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Jika Iran mendapat dukungan militer dari China dan Rusia, maka potensi pecahnya konflik kawasan atau bahkan global bisa semakin besar.

Serangan ke Tiga Fasilitas Nuklir

Sebelumnya, Presiden Donald Trump menyatakan bahwa AS berhasil menyerang tiga lokasi penting fasilitas nuklir Iran yang berada di Fordow, Natanz, dan Esfahan. Ketiga tempat ini diketahui sebagai pusat pengayaan uranium Iran yang menjadi perhatian utama pengawas internasional.

"Fordow sudah lenyap," tulis Trump secara singkat namun provokatif di media sosial miliknya.

Meski demikian, pemerintah Iran membantah bahwa serangan tersebut menimbulkan kerusakan besar. Menurut mereka, fasilitas nuklir masih dapat beroperasi dan hanya mengalami kerusakan ringan.

Di sisi lain, Badan Energi Atom Internasional (IAEA) menyebut bahwa tidak ada peningkatan radiasi di sekitar lokasi, menandakan bahwa serangan itu belum mencapai titik kritis. Namun, tetap saja, aksi militer sepihak semacam ini dinilai telah melanggar kedaulatan Iran dan menyalahi hukum internasional.

Reaksi Dunia Internasional

Serangan AS ini juga menuai reaksi keras dari sejumlah negara dan tokoh internasional. Beberapa negara anggota G7 bahkan membela tindakan Israel yang selama ini juga menghadapi kritik karena kebijakan militernya terhadap Palestina.

Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, menyayangkan sikap G7 yang dianggap semakin memperburuk kondisi global. “Serangan ke Iran bukan solusi. Ini hanya memperkeruh suasana dan menimbulkan ketegangan baru di kawasan Timur Tengah,” ungkapnya.

Sugiono juga menyerukan agar dunia internasional tidak menerapkan standar ganda dalam menyikapi masalah nuklir. Ia menegaskan bahwa semua negara seharusnya diperlakukan sama sesuai prinsip keadilan dan hukum internasional.