Tak Ada Asuransi Khusus untuk Korban Demo, Ini Opsi Perlindungan yang Bisa Diharapkan

Di sisi lain, skema kompensasi juga dapat membantu mencegah konflik berlarut-larut. Misalnya, keluarga korban yang mendapatkan santunan mungkin lebih merasa dihargai sehingga tidak perlu menempuh jalur panjang yang melelahkan di pengadilan.

Jalan Panjang Menuju Kebijakan yang Lebih Jelas

Tentu saja, merancang skema asuransi khusus untuk korban demonstrasi bukan perkara mudah. Pemerintah perlu memikirkan sumber dana, mekanisme klaim, hingga kategori kasus yang bisa dilindungi. Namun, setidaknya diskusi mengenai hal ini sudah mulai muncul di ruang publik.

Jika ke depan ada regulasi yang lebih jelas, hal itu akan menjadi langkah maju bagi perlindungan hak warga negara. Untuk saat ini, masyarakat masih harus mengandalkan perlindungan yang tersedia melalui jalur umum, sembari mendorong adanya kebijakan yang lebih berpihak pada korban.

Singkatnya, tidak ada perlindungan asuransi khusus bagi korban demonstrasi di Indonesia. Namun, berbagai opsi tetap terbuka, mulai dari tanggung jawab negara jika aparat berlebihan, jaminan sosial dari BPJS, solidaritas penyelenggara, hingga bantuan insidental pemerintah daerah. Meski belum ideal, mekanisme ini sedikit banyak memberi harapan bagi mereka yang menjadi korban saat menyuarakan pendapatnya.

Ke depan, tantangan terbesar adalah menghadirkan kebijakan yang lebih sistematis, sehingga korban demonstrasi tidak merasa dibiarkan. Karena pada akhirnya, hak untuk bersuara adalah bagian dari demokrasi yang seharusnya dijaga bersama.