Habib Rizieq Dukung Pandji Pragiwaksono, Tapi Tegaskan Salat Tak Pantas Jadi Candaan
- Getty Images
Gadget – Perdebatan soal batas antara kritik dan candaan kembali muncul di ruang publik, kali ini lewat materi stand up comedy. Di tengah iklim kebebasan berekspresi yang terus diuji, pertanyaan tentang sejauh mana humor boleh menyentuh ranah agama kembali relevan. Isu ini mencuat setelah Habib Rizieq Shihab angkat suara mengenai materi ‘Mens Rea’ yang dibawakan Pandji Pragiwaksono.
Dalam ceramah yang disiarkan melalui akun YouTube Islami Brotherhood Television pada Selasa, 13 Januari 2026, Habib Rizieq memulai dengan posisi yang cukup jelas. Ia menegaskan tidak mempermasalahkan kritik terhadap pemerintah, bahkan menyatakan dukungannya terhadap kebebasan masyarakat, termasuk pelawak, untuk menyampaikan kritik tajam kepada penguasa.
Menurutnya, kritik terhadap pemerintah adalah hal yang wajar dan justru perlu dibiasakan. Ia menyebut bahwa dirinya sendiri kerap mengkritik berbagai pihak, baik sipil maupun aparat, ketika menemukan hal yang dianggap keliru. Dalam konteks ini, Habib Rizieq menolak gagasan bahwa seseorang harus diproses hukum hanya karena menyampaikan kritik politik.
Namun, arah pembicaraan berubah ketika ia menyinggung bagian materi Pandji yang dianggap menyentuh wilayah agama, khususnya soal salat. Di titik inilah Habib Rizieq menyebut ada bagian yang menurutnya tidak bisa disamakan dengan kritik sosial atau politik.
Ia menyoroti potongan lawakan Pandji yang membahas soal syarat memilih pemimpin, termasuk pernyataan tentang pemimpin yang “salatnya tidak bolong” yang disampaikan dalam format komedi. Menurut Habib Rizieq, candaan tersebut justru disambut tawa penonton, sesuatu yang ia nilai memprihatinkan.
Kritik terhadap Candaan soal Salat
Dalam pandangannya, salat bukan sekadar praktik personal, melainkan bagian dari ajaran pokok dalam Islam. Karena itu, ia mempertanyakan mengapa syarat memilih pemimpin yang menjalankan salat justru dijadikan bahan olok-olok.
Habib Rizieq menegaskan bahwa bagi umat Islam, memilih pemimpin yang menjalankan salat adalah kewajiban. Ia menyebut bahwa kecerdasan, gelar akademik, atau kemampuan memimpin tidak bisa mengesampingkan kewajiban tersebut jika seseorang diketahui tidak menjalankan salat.
Ia menilai, ketika ajaran tersebut dijadikan bahan candaan, yang diserang bukan lagi individu atau pilihan politik, melainkan nilai agama itu sendiri. Dari sudut pandangnya, hal ini sudah masuk ke wilayah penghinaan terhadap ajaran Islam.
