CEO OnePlus Pete Lau Resmi Buronan Taiwan, Diduga Rekrut 70 Engineer Ilegal
- Istimewa
Mereka berperan penting menjaring para engineer Taiwan untuk bekerja di bawah naungan OnePlus. Lebih dari itu, Lin dan Cheng bertugas mengalirkan dana perekrutan karyawan dari Taiwan menuju China. Keduanya secara efektif menjadi penghubung antara perusahaan China tersebut dengan tenaga kerja lokal yang direkrut tanpa izin resmi. Kejaksaan Distrik Shilin mendakwa mereka bersama Pete Lau sebagai otak utama operasi ilegal.
Melanggar Regulasi Kunci: UU Cross-Strait Act
Otoritas Taiwan menggarisbawahi bahwa langkah OnePlus ini melanggar Undang-Undang Hubungan Lintas Selat (Cross-Strait Act). Regulasi ini secara spesifik mengatur hubungan bisnis, investasi, dan ketenagakerjaan antara Taiwan dan China daratan. UU tersebut secara tegas mewajibkan perusahaan China memperoleh izin pemerintah Taiwan sebelum merekrut tenaga kerja lokal.
Aktivitas R&D yang dijalankan OnePlus di Taiwan dianggap sebagai pelanggaran serius. Sektor ini dianggap strategis karena berkaitan langsung dengan pengembangan teknologi dan pemanfaatan sumber daya manusia yang krusial bagi Taiwan. Pelanggaran Cross-Strait Act inilah yang memicu dikeluarkannya surat penangkapan terhadap Pete Lau buronan Taiwan.
Implikasi Kasus Pete Lau dan Pengawasan Bisnis China di Taiwan
Kejaksaan Distrik Shilin telah mengeluarkan surat penangkapan resmi. Status Pete Lau kini masuk dalam daftar buronan otoritas Taiwan. Sampai saat artikel ini ditulis, keberadaan Lau belum terkonfirmasi, dan baik OnePlus maupun Lau belum memberikan pernyataan resmi terkait tuduhan tersebut.
Kasus ini mempertegas peningkatan ketegangan antara Taiwan dan bisnis teknologi asal China. Selama beberapa tahun terakhir, pemerintah Taiwan secara signifikan memperketat pengawasan. Mereka memfokuskan perhatian pada perusahaan China yang beroperasi di sektor teknologi, semikonduktor, dan kecerdasan buatan. Langkah ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk melindungi sumber daya manusia strategis serta mencegah penyalahgunaan regulasi investasi dan ketenagakerjaan oleh perusahaan dari China daratan.
