Dari Bencana Sumatera ke Surat ke PBB: Ini Alasan BEM UGM “Terpancing” Lawan MBG!

Selasa, 24 Februari 2026 - 16:30 WIB

Oleh :

Olin Sianturi

Sumber :

Instagram

Gadget – Pada Februari 2026, publik dikejutkan oleh kabar bahwa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM) mengirimkan surat resmi kepada UNICEF, lembaga PBB yang fokus pada hak anak dan kemanusiaan. Langkah ini memicu kontroversi, sorotan media, bahkan ancaman teror terhadap Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto.

Awal Mula: Bencana Sumatera yang Menggugah Nurani

Menurut Tiyo, titik balik pertama adalah bencana alam besar di Sumatera yang menyebabkan ribuan rumah hancur dan warga dievakuasi secara massal. Namun, bukan sekadar bencana alam yang menjadi masalah melainkan respons pemerintah yang dinilai tidak berperikemanusiaan.

Bencana sebagai Respons Alam atas Kejahatan Manusia

Tiyo tidak berhenti di Sumatera. Ia menunjukkan pola: banjir di Jawa, longsor di Jawa Barat, kekeringan di NTT semua merupakan konsekuensi dari pengelolaan lingkungan yang buruk.

“Evaluasi bermakna pemerintah terhadap pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan itu tidak dilakukan. Padahal bencana bukan persoalan bencana saja, tapi soal pengelolaan lingkungan yang tidak baik. Ini respons alam atas kejahatan manusia.”

Bagi BEM UGM, bencana bukan takdir tapi hasil dari kebijakan eksploitasi sumber daya, deforestasi, dan abai terhadap tata ruang. Dan ketika negara gagal melakukan evaluasi, maka mahasiswa merasa terpanggil untuk bersuara.

Puncak Kemarahan: Anak SD NTT Bunuh Diri karena Gagal Beli Pena Rp10 Ribu

Namun, momen yang benar-benar menjadi titik didih emosi adalah kisah tragis seorang anak SD di Nusa Tenggara Timur (NTT). Anak tersebut memutuskan mengakhiri hidupnya setelah gagal membeli pena dan buku seharga Rp10.000.

Sementara itu, pemerintah menggelontorkan Rp1,2 triliun per hari untuk program Makanan Bergizi Gratis (MBG) program yang, menurut BEM UGM, salah sasaran dan salah alokasi anggaran.

“Ironisnya saat bersamaan negara setiap hari menggelontorkan Rp1,2 triliun untuk MBG. Itu puncak kemarahan publik... Saya rasa warga dunia harus membantu rakyat Indonesia untuk bantu selamatkan rakyatnya karena kita punya presiden yang tidak bisa dikasih tahu apa-apa.”

Pernyataan ini keras, tapi mencerminkan rasa putus asa kolektif terhadap sistem yang dianggap tuli terhadap jeritan rakyat kecil.

Mengapa UNICEF? Bukan DPR atau Lembaga Dalam Negeri?

Pertanyaan kritis muncul: kenapa BEM UGM memilih UNICEF, bukan lembaga dalam negeri seperti DPR, Ombudsman, atau KPK?

Jawaban Tiyo lugas: karena semua kanal perbaikan di dalam negeri sudah buntu.
“Ringkasnya, ada kemampatan di bangsa kita. Kanal perubahan atau perbaikan buntu. Pascademo Agustus, tuntutan publik 17+8 saja sampai sekarang kita tidak bisa percaya sama DPR.”

Bagi BEM UGM, upaya dialog, audiensi, dan kritik konstruktif selama ini tidak pernah ditanggapi serius. Maka, satu-satunya jalan tersisa adalah menginternasionalkan isu dengan harapan tekanan global bisa memaksa perubahan.

Diteror Setelah Kirim Surat: “Agen Asing, Jangan Cari Panggung!”

Langkah berani ini tidak datang tanpa risiko. Tak lama setelah surat dikirim, Tiyo menerima ancaman penculikan via WhatsApp dari nomor berkode Inggris, serta pesan bernada fitnah:
“Agen asing. Jangan cari panggung jual narasi sampah.”

Namun, Tiyo menolak takut. Ia menyatakan bahwa takut berarti teror berhasil.
“Bagi saya, menghadapi ini dengan takut artinya teror itu berhasil. Saya harus menghadapi ini secara ksatria... Apapun risiko sudah kita hitung.”

Respons Istana: Kritik Sah, Tapi Harus Beretika

Pihak Istana, melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, menyatakan bahwa kritik dari mahasiswa adalah hak konstitusional. Namun, ia menekankan pentingnya etika dan adab ketimuran dalam menyampaikan pendapat.

“Menyampaikan kritik itu sah-sah saja... tetapi tentu kita mengimbau untuk menyampaikan segala sesuatu itu dengan penuh tanggung jawab juga. Kemudian juga mengedepankan etika, adab-adab ketimuran.”
Soal teror, Prasetyo berjanji akan mengecek lebih lanjut.

Kesimpulan: Suara Mahasiswa di Tengah Kemampatan Demokrasi

Kisah BEM UGM bukan sekadar soal surat ke UNICEF tapi cerminan krisis kepercayaan terhadap institusi demokrasi dalam negeri. Ketika DPR dianggap tuli, eksekutif dianggap defensif, dan media dianggap terfragmentasi, maka mahasiswa memilih jalan terakhir: memanggil dunia.

Langkah ini kontroversial, tapi juga heroik. Di tengah ancaman, mereka tetap berdiri bukan untuk mencari panggung, tapi untuk menyelamatkan pena seharga Rp10.000 yang nyatanya lebih berharga dari triliunan rupiah yang salah arah.

Dan jika suara itu harus bergema dari New York, bukan Senayan maka biarlah begitu. Karena kadang, kebenaran butuh telinga asing agar didengar oleh bangsanya sendiri.