Proyek PLTSa Rp300 Triliun: Bisakah Sampah Perkotaan Dijadikan Solusi Energi Hijau?
- dislhk.badungkab
Gadget – Pemerintah Indonesia sedang gencar mendorong proyek Waste-to-Energy (WtE) sebagai solusi inovatif untuk mengatasi masalah sampah perkotaan sekaligus menambah pasokan energi hijau. Proyek ini ditargetkan akan dibangun di 33 provinsi melalui pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa). Namun, ambisi tersebut dihadapkan pada tantangan besar, termasuk risiko menjadi beban baru bagi keuangan negara.
Sumber Pembiayaan: Dari Danantara hingga Potensi APBN
Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa seluruh proyek WtE akan didanai oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini bertujuan untuk menjaga agar proyek ini tidak memberatkan anggaran pemerintah pusat.
Namun, pernyataan ini bertentangan dengan pendapat Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang menyebutkan bahwa APBN tetap dapat digunakan untuk memfasilitasi proyek PLTSa. Meski demikian, Menko Pangan menegaskan kembali bahwa program seperti WtE sepenuhnya menggunakan dana dari Danantara.
Dalam revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 35 Tahun 2018, pemerintah juga akan menghilangkan tipping fee atau biaya yang dibayarkan oleh pemerintah daerah kepada pihak pengolahan sampah. Sebagai gantinya, pemerintah daerah harus menyediakan lahan dan menjamin ketersediaan sampah sebagai bahan baku (feedstock) minimal selama 20 tahun.
Tantangan Teknis dan Ekonomi
Proyek WtE ini dirancang untuk mengatasi timbunan sampah nasional yang mencapai 33,8 juta ton per tahun, di mana hanya 60% terkelola dengan baik. Sisanya masih dibuang sembarangan dan mencemari lingkungan. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung optimistis bahwa PLTSa dapat menjadi solusi efektif untuk mengurai sampah sambil menambah pasokan energi hijau.
Namun, ada sejumlah tantangan teknis dan ekonomi yang perlu diatasi:
- Karakteristik Sampah Indonesia: Sekitar 70% sampah di Indonesia adalah organik dengan kadar air tinggi dan kalori rendah. Hal ini membuat proses pembakaran langsung tidak efisien, sehingga membutuhkan tahap pre-treatment yang meningkatkan biaya operasional.
- Biaya Transportasi dan Pemilahan: Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menyoroti bahwa biaya pemilahan sampah dan transportasi dari rumah tangga ke fasilitas pengolahan menjadi salah satu hambatan utama. Biaya ini sering kali disebut sebagai tipping fee, yang bisa membengkak jika tidak dikelola dengan baik.
- Risiko Ekonomi: Staf Pengajar Universitas Gadjah Mada (UGM), Tumiran, menekankan bahwa tanpa perubahan fundamental dalam tata kelola sampah, proyek ini berpotensi membebani keuangan negara. Jika pengembang dirugikan karena harga listrik yang tidak kompetitif, tarif tinggi akan dibebankan kepada PLN, yang akhirnya memengaruhi konsumen.
