Internet Cepat dan Murah? XLSMART Ungkap 3 Tantangan Utama
- Istimewa
Arahan Mendesak Komdigi Setelah Tata Kelola SIM Diperkuat
Arahan untuk percepatan layanan internet ini disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid. Meutya meminta operator seluler meningkatkan kualitas layanan dari sisi kecepatan sekaligus keterjangkauan harga.
Permintaan ini dilontarkan Komdigi setelah pemerintah meresmikan serangkaian kebijakan ketat terkait tata kelola kartu SIM. Sebelumnya, Komdigi mewajibkan registrasi kartu SIM menggunakan biometrik wajah (face recognition). Kebijakan ini dikenal sebagai SEMANTIK (SEnyum, aMAN dengan BimoeTrik).
Keamanan Digital Menjadi Prioritas Sebelum Kecepatan
Selain registrasi biometrik, pemerintah juga membatasi penggunaan satu NIK maksimal hanya untuk tiga nomor per operator. Mereka juga mewajibkan kartu perdana diedarkan dalam kondisi tidak aktif. Operator kini harus menyediakan fasilitas pengecekan dan pemblokiran apabila NIK seseorang disalahgunakan pihak lain.
Meutya Hafid menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan memperkuat tata kelola kartu SIM dan menekan potensi kejahatan digital. Setelah perbaikan tata kelola selesai, operator harus beralih fokus pada peningkatan kualitas.
"Kami minta kepada operator seluler terus melakukan lebih banyak lagi, termasuk kecepatan internet. Setelah lebih aman, internetnya tolong lebih dipercepat," tegas Meutya saat peluncuran kebijakan tersebut pada Selasa (27/1/2026). Menteri juga menambahkan bahwa harga layanan harus dijaga agar tetap terjangkau.
Proyeksi Regulasi dan Dampak Keekonomian Jaringan
Melihat tantangan yang diungkapkan XLSMART, pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan makro yang mendukung investasi infrastruktur berat. Keterbatasan spektrum, khususnya, menuntut intervensi regulator untuk realokasi atau penambahan pita frekuensi baru.
Isu keekonomian jaringan di area minim trafik menunjukkan perlunya insentif berbasis subsidi silang atau kemitraan publik-swasta. Upaya XLSMART dalam menyediakan layanan internet cepat dan terjangkau akan sangat bergantung pada seberapa responsif Komdigi dalam mengatasi hambatan infrastruktur dan regulasi yang ada.
