Siapa yang Bayar Utang Whoosh Rp120 T? Jokowi vs BUMN Berseteru Soal Tanggung Jawab
- kcic
Gadget – Perdebatan mengenai nasib proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB), yang kini dikenal dengan nama Whoosh, kembali memanas. Di satu sisi, mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa proyek ini bukanlah bisnis komersial, melainkan investasi sosial jangka panjang untuk mengatasi kemacetan kronis dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun di sisi lain, beban finansial yang mencapai Rp120,38 triliun kini menjadi tanggung jawab Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara)—lembaga yang menaungi sejumlah BUMN strategis, termasuk PT Kereta Api Indonesia (Persero).
Pertentangan ini bukan sekadar soal angka, melainkan dua paradigma berbeda dalam memandang infrastruktur publik: apakah transportasi massal harus menghasilkan laba, atau cukup memberikan manfaat sosial meski merugi secara akuntansi?
Artikel ini mengupas tuntas asal-usul utang Whoosh, argumen Jokowi tentang “investasi sosial”, tekanan finansial terhadap BUMN, serta dua opsi penyelamatan yang sedang disiapkan Danantara—semua dalam konteks transparansi dan akuntabilitas publik.
Jokowi: Kereta Cepat Bukan untuk Cari Laba, Tapi Investasi Sosial
Dalam pernyataannya di Solo pada 27 Oktober 2025, Jokowi menegaskan bahwa prinsip dasar transportasi massal adalah layanan publik, bukan instrumen profit. “Transportasi umum tidak diukur dari keuntungan finansial, tetapi dari keuntungan sosial,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa gagasan membangun Whoosh lahir dari kerugian ekonomi akibat kemacetan yang telah berlangsung puluhan tahun di Jabodetabek dan Bandung. Menurut hitungan pemerintah, kerugian akibat kemacetan di Jakarta saja mencapai Rp65 triliun per tahun. Jika ditambahkan wilayah Bandung dan sekitarnya, angkanya melonjak melebihi Rp100 triliun per tahun—berasal dari waktu produktif yang terbuang, konsumsi bahan bakar berlebih, dan polusi udara.
Dengan hadirnya Whoosh, masyarakat diharapkan beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi massal. Hasilnya? Waktu tempuh Jakarta–Bandung yang semula 3–4 jam kini hanya 45 menit, produktivitas meningkat, emisi karbon turun, dan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru bermunculan di sepanjang koridor KCJB—seperti di Karawang, Padalarang, dan Tegalluar.
“Ini bukan proyek yang diukur ROI-nya seperti pabrik. Ini infrastruktur publik yang memberi nilai tambah bagi seluruh bangsa,” tegas Jokowi.
