Siapa yang Bayar Utang Whoosh Rp120 T? Jokowi vs BUMN Berseteru Soal Tanggung Jawab

Saat ini, Whoosh telah melayani sekitar 30.000 penumpang per hari, menunjukkan adanya permintaan nyata. Namun, pendapatan tiket belum cukup menutup biaya operasional dan cicilan utang—apalagi bunga pinjaman dalam dolar AS yang rentan terhadap fluktuasi nilai tukar.

Investasi Sosial vs Akuntabilitas Fiskal: Di Mana Batasnya?

Inti perdebatan ini bukan soal pro atau kontra terhadap Whoosh, melainkan bagaimana negara mengelola aset publik yang bernilai besar namun tidak profitabel.

Di banyak negara maju, transportasi massal memang disubsidi negara—seperti subway di Tokyo, kereta bawah tanah di London, atau TGV di Prancis. Namun, subsidi tersebut dihitung secara transparan dalam anggaran, dan kinerja operator dievaluasi ketat.

Di Indonesia, masalahnya justru pada kaburnya batas antara investasi publik dan tanggung jawab korporasi. Ketika proyek dimulai sebagai kemitraan dengan swasta (termasuk BUMN dan mitra China), lalu berubah menjadi beban negara, akuntabilitas menjadi lemah.

Jokowi benar: Whoosh memberi manfaat sosial. Tapi publik juga berhak tahu:

• Berapa total subsidi yang telah dikeluarkan?
• Apakah ada mekanisme evaluasi dampak sosial yang objektif?
• Bagaimana rencana exit strategy agar tidak jadi beban turun-temurun?

Kesimpulan: Butuh Transparansi, Bukan Hanya Narasi

Proyek Whoosh adalah cerminan ambisi Indonesia membangun infrastruktur modern. Namun, ambisi tanpa tata kelola yang jelas berisiko menjadi beban generasi mendatang.

Jokowi boleh menyebutnya “investasi sosial”, tetapi investasi sosial tetap harus dikelola dengan prinsip tata kelola yang baik: transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Kini, tanggung jawab itu beralih ke BPI Danantara. Tantangannya bukan hanya melunasi utang, tapi membuktikan bahwa infrastruktur publik bisa dikelola secara profesional tanpa mengorbankan keuangan negara.

Masyarakat menunggu—bukan retorika, tapi rencana konkret, angka yang jelas, dan komitmen nyata.