Hotel Jepang Tolak Reservasi Warga Israel, Isu Palestina Jadi Sorotan
- israel
Sebuah hotel di Prefektur Nagano, Jepang, menjadi sorotan publik internasional setelah menolak menerima reservasi dari agen perjalanan asal Israel. Penolakan tersebut didasari alasan yang tidak biasa, yakni ketidakpuasan manajemen hotel terhadap tindakan Israel terhadap rakyat Palestina. Peristiwa ini dilaporkan media lokal Jepang dan dikutip oleh kantor berita Anadolu pada Rabu, 17 Desember 2025.
Menurut laporan harian Yomiuri Shimbun, insiden ini bermula ketika pihak hotel melakukan komunikasi bisnis dengan agen perjalanan dari Israel. Dalam proses negosiasi, manajemen hotel secara terbuka menyampaikan sikap mereka yang menolak bekerja sama. Mereka menyebut tidak dapat menerima reservasi karena menilai tindakan yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina bertentangan dengan nilai kemanusiaan yang mereka junjung.
Keputusan tersebut kemudian memicu reaksi keras dari pihak Kedutaan Besar Israel di Jepang. Tak lama setelah insiden itu mencuat, Kedubes Israel mengirimkan surat protes resmi kepada pemerintah daerah setempat. Dalam surat yang dikirim pada 21 Oktober lalu, pihak Israel meminta pemerintah Jepang melakukan penyelidikan atas dugaan diskriminasi berdasarkan kewarganegaraan.
Menindaklanjuti laporan tersebut, pemerintah Prefektur Nagano melakukan penyelidikan terhadap perusahaan pengelola hotel. Hasilnya, otoritas setempat memberikan peringatan lisan kepada pihak hotel. Pemerintah menilai keputusan menolak reservasi dapat dianggap sebagai tindakan diskriminatif yang melanggar prinsip pelayanan publik, khususnya jika didasarkan pada kewarganegaraan semata.
Meski demikian, pihak pemerintah daerah tidak menjatuhkan sanksi berat. Mereka hanya mengingatkan agar pengelola hotel lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berpotensi melanggar hukum atau memicu polemik internasional. Hingga kini, belum ada laporan bahwa hotel tersebut menutup operasionalnya atau mengubah kebijakan secara resmi.
Kasus di Nagano ini bukanlah kejadian pertama yang melibatkan wisatawan Israel di Jepang. Sebelumnya, pada awal tahun 2025, sebuah hotel di Kyoto juga menuai kontroversi setelah meminta seorang turis Israel menandatangani pernyataan tertulis. Dalam dokumen tersebut, turis diminta menyatakan bahwa dirinya tidak pernah terlibat dalam kejahatan perang selama menjalani wajib militer.
Permintaan itu menuai kritik luas, baik dari dalam negeri Jepang maupun komunitas internasional. Namun, pengelola hotel di Kyoto berdalih bahwa langkah tersebut diambil demi menjaga nilai moral dan etika kemanusiaan, terutama di tengah konflik berkepanjangan di Gaza.
Di sisi lain, konflik Israel dan Palestina memang terus menjadi perhatian dunia. Sejak Oktober 2023, serangan militer Israel di Jalur Gaza dilaporkan telah menewaskan lebih dari 70.000 orang. Mayoritas korban adalah perempuan dan anak-anak. Selain itu, lebih dari 171.000 warga dilaporkan mengalami luka-luka, sementara infrastruktur sipil di wilayah tersebut hancur lebur.
Situasi kemanusiaan yang memburuk di Gaza memicu gelombang solidaritas global. Berbagai bentuk dukungan terhadap rakyat Palestina muncul, mulai dari aksi demonstrasi, boikot produk, hingga sikap politik yang lebih tegas dari sejumlah pihak. Dalam konteks inilah, keputusan hotel di Nagano dipandang sebagian kalangan sebagai ekspresi sikap moral, meski menuai kontroversi secara hukum.
Para pengamat menilai, kasus ini mencerminkan dilema antara kebebasan berekspresi dan prinsip non-diskriminasi dalam sektor jasa. Di satu sisi, pelaku usaha memiliki hak menyuarakan sikap moral. Namun di sisi lain, industri perhotelan dituntut untuk memberikan pelayanan tanpa memandang latar belakang tamu.
Ke depan, pemerintah Jepang diperkirakan akan memperketat pedoman bagi sektor pariwisata agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Jepang sendiri dikenal sebagai negara yang menjunjung tinggi netralitas politik dan keramahan terhadap wisatawan asing.
Dengan meningkatnya tensi geopolitik global, dunia pariwisata tampaknya tidak lagi sepenuhnya netral. Kasus hotel di Nagano menjadi contoh nyata bagaimana konflik internasional dapat berdampak langsung pada sektor bisnis lokal, bahkan di negara yang relatif jauh dari pusat konflik.