Tokopedia-TikTok Shop Buka Suara soal Regulasi Biaya Admin

• Platform menekankan bahwa skema biaya administrasi bertujuan untuk reinvestasi dan keberlanjutan ekosistem bisnis digital.
• Kementerian Perdagangan (Kemendag) sedang merevisi Permendag 31/2023, fokus pada kebutuhan regulasi resmi biaya admin UMKM.
• Subsidi ongkos kirim (gratis ongkir) tetap menjadi strategi vital yang menopang pertumbuhan platform pada tahun 2026.
• Tokopedia dan TikTok Shop memperketat perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) demi menjaga kualitas layanan.

---

Manajemen Tokopedia dan TikTok Shop merespons cepat wacana revisi aturan tentang biaya admin e-commerce yang sedang dibahas Kementerian Perdagangan (Kemendag). Platform raksasa ini menegaskan bahwa skema biaya yang diterapkan saat ini krusial untuk menjaga keberlanjutan ekosistem bisnis digital Indonesia.

Stefani Susilo, Executive Director Tokopedia dan TikTok E-commerce Indonesia, menjelaskan bahwa setiap kebijakan biaya bertujuan memastikan bisnis berjalan berkelanjutan. Dia menegaskan bahwa pendapatan dari biaya tersebut dikembalikan dalam bentuk investasi layanan kepada para seller di platform.

Biaya Admin E-commerce Adalah Investasi Layanan

Stefani menjelaskan bahwa platform secara aktif mengembalikan pendapatan biaya admin ke ekosistem. Mereka menggunakannya untuk terus berinvestasi balik kepada penjual.

Reinvestasi ini, menurutnya, sangat penting untuk menjaga kualitas layanan dan meningkatkan pengalaman bertransaksi. Tujuannya adalah agar kualitas layanan bagi penjual maupun konsumen tetap terjaga dan terus meningkat dalam jangka panjang.

Revisi Permendag 31/2023 Soroti Regulasi UMKM

Pernyataan platform muncul di tengah upaya Kemendag merevisi Peraturan Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 (Permendag 31/2023) mengenai e-commerce. Salah satu poin utama yang menjadi sorotan adalah regulasi tentang biaya admin e-commerce.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman sebelumnya menjelaskan bahwa regulasi resmi yang mengatur besaran biaya administrasi bagi merchant UMKM di platform digital masih belum tersedia. Pemerintah perlu segera membuat aturan tersebut.

“Ini yang sedang kami siapkan aturannya, melalui dasar PP dan memberikan perlindungan kepada UMKM,” ujar Maman. Pemerintah memastikan akan menjaga kepentingan UMKM melalui regulasi yang sedang disusun tersebut.

Strategi Vital: Gratis Ongkir dan Potensi Pasar Digital

Selain isu biaya administrasi, Stefani juga menyoroti strategi subsidi ongkos kirim (gratis ongkir). Fitur ini dinilai masih menjadi penopang pertumbuhan yang sangat vital bagi platform dan pedagang.

Manajemen menyadari fasilitas gratis ongkir merupakan faktor penentu utama dalam keputusan pembelian konsumen. Oleh karena itu, platform memastikan strategi ini akan terus menjadi pertimbangan strategis perusahaan pada tahun 2026.

Tingginya optimisme pasar terlihat dari proyeksi yang dipaparkan Stefani. Pada 2025, ekonomi digital diprediksi menyumbang sekitar 8% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Sektor e-commerce mendominasi hingga 72% dari kontribusi tersebut.

Indonesia diproyeksikan menjadi pasar digital terbesar di Asia Tenggara. Potensi nilainya diperkirakan mencapai US$600 miliar pada tahun 2030. Pertumbuhan ini diklaim merata hingga wilayah luar Pulau Jawa, termasuk Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Penguatan Perlindungan HAKI Demi Jualan Nyaman

Dalam kesempatan yang sama, Tokopedia dan TikTok Shop memperkuat komitmen terhadap perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) melalui kampanye "Jualan Nyaman". Platform menerapkan langkah preventif yang ketat.

Sepanjang Januari hingga Juni 2025, platform telah meninjau lebih dari 250.000 pengajuan produk. Mereka mencatat tingkat penolakan produk yang tidak sesuai standar meningkat signifikan, yakni sebesar 56,8% dibandingkan semester sebelumnya.

Langkah ini dilakukan untuk menjaga kualitas layanan, melindungi konten, dan memasukkan praktik perdagangan yang adil di platform. Hal ini memungkinkan pengalaman belanja yang aman dan lingkungan "jualan nyaman" dapat tercipta bagi semua pengguna.

Proyeksi dan Komitmen Masa Depan Bisnis Digital

Komitmen platform untuk berinvestasi kembali melalui skema biaya admin e-commerce mencerminkan fokus pada pertumbuhan jangka panjang. Platform menekankan bahwa keberlanjutan bisnis digital sangat bergantung pada layanan berkualitas dan lingkungan perdagangan yang adil.

Regulasi pemerintah, terutama mengenai biaya administrasi UMKM, diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan ekosistem tanpa menghambat laju investasi yang dilakukan platform. Sinergi antara kebijakan dan komitmen platform sangat menentukan apakah potensi pasar digital Indonesia yang mencapai US$600 miliar pada 2030 dapat tercapai secara merata.